Google+
Loading...
EKONOMI
Penulis: Melki Pangaribuan 15:14 WIB | Selasa, 11 September 2018

Perempuan Pekerja Infrastruktur Sulit Ditemukan di Bekasi

Perempuan Pekerja Infrastruktur Sulit Ditemukan di Bekasi
Aktivitas di area proyek pembangunan jembatan layang (kiri) perempatan Jalan Rawa Panjang yang akan menghubungkan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Raya Narogong Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 10 September 2018. Tampak dalam gambar (kanan) proyek pembangunan apartemen berjarak sekitar 50 meter dari lokasi proyek jembatan layang itu. (Foto-foto: Melki Pangaribuan)
Perempuan Pekerja Infrastruktur Sulit Ditemukan di Bekasi
Aktivitas proyek pembangunan infrastruktur yang melintasi wilayah Bekasi, seperti proyek pembangunan lintasan jalur light rail transit (LRT) atau kereta api ringan (kiri) dan pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated (kanan), Senin 10 September 2018.
Perempuan Pekerja Infrastruktur Sulit Ditemukan di Bekasi
Aktivitas pekerja proyek PT Intan Cipta Perdana dalam proses pembangunan pondasi jembatan layang di perempatan Jalan Rawa Panjang, Bekasi, Jawa Barat, Senin 30 Juli 2018.
Perempuan Pekerja Infrastruktur Sulit Ditemukan di Bekasi
Data BAPPEDA Kota Bekasi yang diperoleh dari aplikasi Data Pintar Kota Bekasi v2.0 (diakses 19-07-2018)

BEKASI, SATUHARAPAN.COM – Laki-laki pekerja konstruksi di sektor infrastruktur lebih mudah ditemukan ketimbang pekerja perempuan pada berbagai proyek pembangunan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tetapi untuk mendapatkan perempuan pekerja konstruksi untuk diwawancarai, hal itu tidak mudah ditemukan.

Di wilayah Bekasi dan sekitarnya hampir tidak mungkin dapat menemukan pekerja/buruh perempuan dalam pembangunan infrastruktur. Umumnya di lapangan kebanyakan laki-laki yang bekerja seperti mengecor, mengaduk pasir-semen, memasang kawat besi, dan sebagainya. Perempuan biasanya ditemui sebagai penyedia makanan atau minuman untuk konsumsi bagi buruh bangunan laki-laki di sekitar tempat proyek. Kalau pun ada pekerja perempuan biasanya sebagai staf administrasi atau staf keuangan. Itu pun mereka enggan diwawancarai dan mesti izin berbelit-belit dengan pemimpin perusahaan proyeknya.

Muh Ridha, karyawan bagian Hubungan Masyarakat (Humas) di proyek PT Intan Perdana, membenarkan bahwa perusahaan mereka tidak melibatkan karyawan perempuan dalam segala pengerjaan proyek jembatan layang, terkecuali mahasiswa-mahasiswi yang sedang praktik kerja lapangan (PKL).

“Tidak ada (karyawan) perempuan, kalau pun ada perempuan itu mungkin orang-orang di warung, yang masak-masak bukan karyawan kami. Karena kami menakutkan adanya indikasi-indikasi kalau (pekerja perempuan) pulang malam kasihan. Tapi kalau yang PKL ada pernah dua laki-laki dan dua cewek (perempuan), mereka PKL bukan karyawan kami,” kata Ridha yang biasanya dipanggil Daeng itu, saat dihubungi satuharapan.com, Senin (10/9).

Di pojok belakang proyek itu, ada bedeng bangunan seukuran 5x5 meter dari triplek kayu yang merupakan warung penjual nasi, rokok, dan kopi. Rumah sederhana untuk makan dan minum bagi para pekerja sehari-hari. Wawan, pemilik warung merupakan warga Kampung Pangkalan Bambu Kelurahan Marga Jaya Kota Bekasi sedang mencuci piring saat ditemui. Ia mengaku warung nasinya didirikan sejak proyek jembatan layang dimulai. Ia dibantu empat orang anggota keluarga yang semuanya perempuan.

Tak banyak informasi yang dapat diperoleh dari Wawan. Ia mengaku terpaksa bangun meski semalam baru saja begadang hingga dini hari. Keadaannya masih sedikit kantuk, kedua tangannya bergerak seraya membilas piring dan gelas. Saat itu ada juga dua orang ibu masih sibuk menyiapkan pesanan makanan. Kedua perempuan itu malu-malu dan enggan ditanyai. Sedangkan dua perempuan lain yang merupakan keponakan Wawan tidak berada di warung nasi itu.

Tak jauh dari pekerjaan proyek jembatan layang itu, berjarak sekitar 50 meter ada proyek pembangunan lainnya terlihat menjulang tinggi sekitar 30 lantai dari lokasi pembangunan jalan layang Rawa Panjang. Gedung itu merupakan proyek pembangunan apartement di Jalan Cut Meutia, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang laki-laki pekerja proyek yang sedang istirahat siang di sebuah warung nasi tidak bersedia diwawancarai tanpa seizin perusahaannya. Bahkan ketika ditanya mengenai apakah mempunyai rekan kerja perempuan di proyek tersebut dia memilih bungkam.

Senada dengan pekerja itu, pihak keamanan yang ditemui, Mamat tidak berani memberikan banyak keterangan. Ia hanya mengatakan di proyek gedung itu tidak ada pekerja perempuan. Mamat juga meminta untuk menghubungi pihak proyek yang berkantor di sebelah gedung bangunan supaya mendapatkan keterangan lebih jelas. 

Tidak Mudah Ditemukan

Ada sejumlah proyek lainnya melintasi wilayah Bekasi, seperti proyek jalur lintasan light rail transit (LRT) atau kereta api ringan, pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated. Ada juga pekerjaan proyek pembangunan sambungan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) area dekat gerbang tol (GT) Jakasampurna, Jalan KH Noer Ali atau sekitar 15-20 menit dari arah kantor pusat pemerintahan Kota Bekasi. Para pekerja laki-laki sedang sibuk bekerja di samping Saluran Kalimalang Bekasi. Paku-paku bumi sebagian masih ditidurkan di tanah coklat. Alat berat sedang tidak beroperasi siang itu. Kendaraan keluar masuk melewati papan seng pembatas jalan proyek. Pekerja laki-laki yang ditemui tidak bersedia memberikan pernyataan terkait ada atau tidaknya perempuan pekerja infrastruktur.

Saat itu memang tak terlihat satu pun pekerja perempuan di lokasi proyek lanjutan Tol Becakayu. Mereka meminta untuk menanyakan langsung ke perusahaan kontraktornya PT Waskita Karya. Kemudian permohonan wawancara disampaikan kepada Kepala Divisi III perusahaan Waskita, namun sejak 1 Agustus 2018 dengan berbagai alasan hingga awal September 2018 tidak ada penjelasan kepastian dari pihak Waskita untuk kesediaan diwawancarai.

Proyek pembangunan sambungan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) area dekat gerbang tol (GT) Jakasampurna, Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 31 Juli 2018. (Foto: Melki Pangaribuan)

171.364 Orang di Bidang Bangunan

Kota Bekasi memiliki visi “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Secara khusus dijelaskan dalam “Bekasi Maju” yaitu menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

Data BAPPEDA Kota Bekasi yang diperoleh dari aplikasi Data Pintar Kota Bekasi v2.0 (diakses 19-07-2018) tidak dapat menyebutkan secara rinci berapa jumlah perempuan pekerja di sektor konstruksi. Beberapa serikat buruh/pekerja bahkan tidak memilki anggota perempuan dalam sektor pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan diberbagai sarana dan prasarana serta proyek-proyek di Bekasi terus dilakukan. Sementara kesetaraan gender di dunia kerja khususnya perempuan dalam pembangunan infrastruktur terbatas.

Berdasarkan “Profil Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017” yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, disebutkan dari total penduduk yang bekerja di Kota Bekasi yang berjumlah 2.110.427 orang pada tahun 2016, sebanyak 8 persen bekerja di bidang bangunan yaitu 171.364 orang. Namun tidak ada keterangan rinci jumlah pekerja perempuan dan laki-laki di sektor ini.

Sementara laju implisit produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bekasi berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 di sektor konstruksi sebesar 4,47 pada tahun 2013 dan sebesar 1,43 persen pada tahun 2016.

Cara Pandang (Mindset)

Sarinah (30) dari Divisi Kampanye dan Hubungan Internasional Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR) di Bekasi mengatakan tidak memiliki anggota pekerja konstruksi perempuan dari sekitar 1.000 orang anggota FSEDAR.

FSEDAR lebih banyak mengorganisir buruh manufaktur yang bekerja di pabrik. Buruh perempuan yang menjadi anggota FSEDAR berasal dari pabrik komponen mobil, makanan dan minuman.

Menurut dia, buruh bangunan pada umumnya tidak terorganisir di dalam satu perusahaan. Buruh bangunan lebih banyak sebagai pekerja lepas yang terpencar-pencar dan dianggap sebagai pekerja informal.

“Buruh (perempuan) sangat jarang berada di sektor infrastruktur karena pekerjaan konstruksi dianggap sebagai area pekerjaan laki-laki,” kata Sarinah kepada satuharapan.com, hari Selasa (7/8).

Di sektor konstruksi, kata dia, perempuan biasanya mengisi jabatan staf administrasi di perusahaan konstruksi. Untuk kerja di lapangan, perempuan biasanya jadi tukang masak untuk pekerja.

Sarinah menilai, kebanyakan karena alasan fisik perempuan dianggap tidak cukup kuat secara fisik untuk bekerja di sektor konstruksi yang memerlukan banyak tenaga. Perempuan juga dianggap tidak ahli di bidang ini.

Menurutnya, gejala ini merupakan bentukan masyarakat yang tidak memperkenankan perempuan menjadi pekerja bangunan. Masyarakat mendidik perempuan untuk bekerja di sektor-sektor tertentu yang dianggap bidang perempuan, misalnya sekretaris, staf, administrasi dan garmen. Sektor konstruksi dianggap sebagai sektor yang maskulin di mana perempuan tidak diizinkan terlibat. Para mandor juga biasanya mencari pekerja laki-laki dan bukan perempuan.

Pada umumnya, kata dia, buruh bangunan tidak menerima hak normatif selain upah saja. Tunjangan kesehatan saja tidak ada. Buruh perempuan juga tidak akan mendapatkan cuti haid, hamil, libur dan lainnya. Sistem kerjanya adalah sistem kerja harian.

“Kalau tidak masuk, ya, tidak dapat bayaran,” katanya.

Sarinah menyakini, banyak perempuan yang senang dengan sektor pekerjaan konstruksi. Dia mengenal beberapa perempuan yang kuliah arsitek, tapi adanya pandangan yang menganggap konstruksi sebagai bidang laki-laki jadi menyulitkan perempuan. Kalau masih di pintu gerbang saja, perempuan sudah tidak diizinkan berpartisipasi, kita tidak akan pernah tahu kapasitas dan kontribusinya untuk kemajuan dunia konstruksi. Contohnya, lowongan kerja buruh bangunan biasanya mencari laki-laki, tidak pernah perempuan.

Sarinah mengatakan, seharusnya perempuan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam bidang pekerjaan konstruksi. Pertama bisa dimulai dari pendidikan yang harus mengakomodir perempuan yang ingin bersekolah di jurusan yang terkait konstruksi. Apakah perempuan ingin menjadi arsitek, pekerja konstruksi di lapangan, teknik sipil, dan lainnya, tidak menjadi masalah.

Kedua, dunia kerja konstruksi harus terbuka terhadap tenaga kerja perempuan. Karena orang tidak akan mau sekolah di suatu jurusan kalau lapangan pekerjaannya tidak dibukakan. Ketiga, teknologi bisa mempercepat kesetaraan gender karena kemajuan teknologi memungkinkan semua gender terlibat.

“Tinggal paradigma dalam pikiran saja yang diubah, jangan lagi ada dikotomi ini pekerjaan laki-laki, dan yang ini pekerjaan perempuan. Bagaimanapun juga suara perempuan itu dibutuhkan termasuk dalam membangun infrastruktur. Bangunan, rumah, gedung harus lebih mengakomodir kebutuhan perempuan,” katanya.

Keempat, hak-hak normatif perempuan harus dipenuhi, misalnya cuti melahirkan, cuti haid, hak menyusui, penghapusan pelecehan seksual dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Sarinah berharap, lebih banyak lagi perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja sekalipun di sektor-sektor yang dianggap tabu bagi perempuan, misalnya konstruksi, alat berat, perbengkelan, dan lain sebagainya karena perempuan juga butuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri sehingga tidak bergantung pada laki-laki. Ketergantungan perempuan kepada laki-laki memunculkan banyak implikasi seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, feminisasi kemiskinan sampai gangguan kesehatan mental.

Kerja yang Njlimet

Mike Verawati Tangka (40), Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta, mengatakan cara pandang masyarakat (pemilik perusahaan) yang masih dipengaruhi oleh konstruksi gender, bahwa perempuan ini adalah kelompok pekerja domestik, urusan infrastruktur atau konstruksi adalah dunianya laki-laki sehingga dengan sendirinya membuat perempuan tidak cukup percaya diri untuk masuk dalam sektor ini.

“Pekerjaan infrastruktur adalah pekerjaan yang risiko tinggi, sehingga perempuan "masih dianggap" kurang memiliki kapasitas dalam hal konstruksi dan sejenisnya,” kata Mike kepada satuharapan.com, hari Senin (6/8).

Menurut Mike, kalaupun ada hanya sedikit sekali perempuan yang terlibat dalam sektor konstruksi infrastruktur. Biasanya perempuan ada dalam posisi-posisi administratif di perusahaan konstruksi. Menurutnya, masih ada anggapan bahwa perempuan tidak cocok bekerja di sektor ini. Beberapa pengalaman perempuan bisa terlibat dalam kerja-kerja sektor konstruksi, misalnya pemecah batu, atau mengangkat batu-batu, dengan status kontrak harian, karena perempuan bukan target perekrutan pekerja sektor konstruksi. Jadi kalau ada laki-laki ya prioritas laki dulu.

Mike menilai, tidak banyaknya perempuan di sektor konstruksi infrastruktur bukan karena perempuan tidak tertarik, tetapi lebih pada peluangnya tidak cukup besar dan terbuka untuk perempuan bekerja di sektor infrastruktur. Sekali lagi karena cara pandang (mindset) konstruksi peran gender yang sudah membentuk cara pandang (bahkan cara pandang perempuan sendiri) bahwa yang namanya perempuan itu ranahnya domestik, kerja di rumah, urus anak dan keluarga. Kalaupun bekerja di sektor industri perempuan jadi buruh untuk kerja-kerja ketrampilan tangan seperti menjahit, bikin kancing, linting rokok, llipat kemasan, bikin kok bulu tangkis.

“Semua juga karena pelabelan perempuan cocoknya kerja yang njlimet gitu, karena alasannya perempuan lebih telaten dan rapi. Padahal sebenarnya laki-laki juga bisa bekerja seperti itu, hanya budaya pikir yang akhirnya membuat peremuan sendiri tidak memiliki kerja di sektor konstruksi atau infrastruktur,” katanya.

Mike mengatakan, kesetaraan gender di dunia kerja, khususnya di sektor infrastruktur masih jauh sekali, karena sebenarnya kesetaraan gender di dunia kerja juga masih berkutat pada hal kebijakan ketenagakerjaan juga. Secara umum perempuan dalam dunia kerja masih diperhadapkan pada masalah diskriminasi karena wujud perempuan itu sendiri.

Misalnya, secara gaji dan tunjangan saja masih dibedakan, perempuan punya rate yang lebih rendah, dikarenakan posisi perempuan dalam keluarga sebagai penunjang ekonomi, bukan penunjang ekonomi utama, dimana selama ini kepala keluarga adalah laki-laki, walau aktualnya banyak juga perempuan yang menjadi penyokog ekonomi tunggal dalam keluarga, dikarenakan menjadi single parent, janda dan lain-lainnya.

Perempuan rentan kekerasan, baik seksual, verbal, dan psikis di dunia kerja. Kemudian posisi kerja atau jabatan, memang sekarang perempuan juga ada di posisi-posisi leading, tapi tentunya tidak banyak, lagi-lagi prioritasnya adalah laki-laki, sebab laki-laki dinilai oleh publik lebih memiliki kapasitas memimpin ketimbang perempuan.

“Walau tesis ini bisa runtuh karena banyak pemimpin perempuan yang bagus dan berprestasi,” katanya.

 

Back to Home