Google+
Loading...
DUNIA
Penulis: Wim Goissler 20:10 WIB | Minggu, 16 Juli 2017

Peter O'Neill Siap Bentuk Pemerintahan Baru PNG

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill (Foto: RNZI / Koro Vaka'uta)

SYDNEY, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O'Neill, memastikan kemenangan masa jabatan keempat di parlemen, membuka peluang bagi dirinya untuk memimpin kembali sebagai PM Papua Nugini.

Kendati demikian belum dapat dipastikan siapa yang akan memimpin pemerintahan Papua Nugini sebelum hasil pemilu diumumkan paling cepat akhir bulan ini.

O'Neill mengantongi 48.714 suara, atau 78 persen dari semua surat suara yang masuk di distrik Ialibu-Pangia, menurut siaran pers kantornya pada hari ini (15/07).

"Janji kami kepada masyarakat jelas dan bisa disampaikan, dan kami memiliki rekam jejak yang terbukti untuk mewujudkan janji kami," kata O'Neill kepada para pendukungnya di Southern Highlands Province, dilaporkan oleh Reuters.

Partai Kongres Rakyat yang dia pimpin, lanjut dia, siap untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Analis memperkirakan persaingan yang sangat  ketat akan terjadi antara partai O'Neill dan saingan utamanya, mantan Menkeu, Patrick Pruaitch. Yang disebut belakangan ini telah membentuk sebuah koalisi dengan beberapa pemimpin partai oposisi, menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan dan menstabilkan ekonomi.

Sam Basil, pemimpin oposisi Partai Pangu, berjanji untuk mengakhiri ekspor sumber daya alam mentah dan menciptakan lapangan kerja.

Pemilu di PNG telah dirusak oleh laporan tentang banyaknya gangguan  termasuk pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Hal ini telah memperburuk suasana di negara itu, yang memiliki sejarah kekerasan pemilu dan korupsi.

Meskipun memiliki kekayaan mineral, yang mencakup pabrik LNG Exxon Mobil senilai $ 20 miliar, hampir 8 juta penduduknya tinggal pada tingkat subsisten.

Pemimpin oposisi sebelum ini telah mengeritik manajemen ekonomi O Neill, termasuk caranya mengelola defisit anggaran yang telah membengkak dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan anjloknya harga minyak dan gas.

Pekan lalu, Commonwealth Observer Group mengatakan bahwa mereka khawatir dengan laporan tentang kekerasan dan pembelian suara terkait pemilihan. Dalam beberapa kasus hal itu dilakukan  melalui penggunaan sumber daya negara dan dana pembangunan.

Mereka merekomendasikan perlunya segera tinjauan terhadap proses pemilihan dan pemerintah PNG meningkatkan keakuratan daftar pemilih.

Ada beberapa "insiden yang tidak menguntungkan", kata O'Neill, namun pemilihan tersebut sukses secara keseluruhan.

"Dalam pemilihan di masa lalu, ratusan orang telah terbunuh melalui kekerasan pemilu, dan tahun ini kami melihat proses pemilihan yang sangat lamban."

O'Neill, yang mulai berkuasa pada tahun 2012, berjanji untuk mengendalikan korupsi, telah menghadapi tuduhan mengizinkan pembayaran penipuan jutaan dolar kepada sebuah firma hukum terkemuka.

Pada tahun 2014, sebuah badan pengawas anti-korupsi mengeluarkan perintah penangkapan dirinya atas insiden tersebut, yang disangkal oleh O'Neill. Dia menolak untuk mematuhi perintah itu dan menghentikan pendanaan badan pengawas anti korupsi tersebut.

Di Papua Nugini, kekuasaan eksekutif terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. PM dipilih oleh anggota parlemen nasionak, yang memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional.

Editor : Eben E. Siadari

Back to Home