Petisi Perempuan Saudi Minta Hapus Perwalian

RIYADH, SATUHARAPAN.COM – Ribuan warga Arab Saudi menandatangani petisi yang menuntut diakhirinya sistem perwalian yang memberikan kontrol oleh kaum pria terhadap perempuan dalam pekerjaan, studi, pernikahan dan perjalanan, kata aktivis, hari Selasa (26/9).

Petisi itu menyeruan agar perempuan diperlakukan sebagai ‘’warga negara penuh dan memutuskan pada usai dewasa mereka akan bertanggung jawab sendiri atas tindakan sendiri,’’ kata juru bicara kampanye hak perempuan, Aziza Al-Yousef di Riyadh, seperti dikutip AFP.

 Seorang profesor di Universitas mengatakan pada AFP bahwa dia gagal untuk mencoba menyampaikan petisi dengan 14.700 nama penandatangan ke pengadilan kerajaan pada hari Senin (26/9). Para aktivis sekarang berusaha mengirimkan petisi melalui pos seperti yang diminta.

Penderitaan Oleh Sistem Perwalian

Arab Saudi dikenal memiliki pembatasan yang ketat terhadap perempuan, dan merupakan satu-satunya negara di mana perempuan tidak diizinkan mengemudi.

Perempuan berada di bawah sistem perwalian anggota keluarga laki-laki, biasanya ayah, suami atau saudara laki-laki, dan harus mendapatkan izin merekauntuk perempuan jika akan studi, wisata atau kegiatan lain.

Para aktivis mengatakan bahwa tahanan perempuan harus diterima oleh wali ketika dibebaskan, dan beberapa menderita di penjara, jika tidak ada wali yang mau menerima mereka.

‘’Kami menderita dengan sistem perwalian ini,’’kata Nassima Al-Sadah, seorang aktivis di provinsi timur.

Kampanye itu merupakan hasil dari hashtag Twitter yang menyerukan untuk diakhirinya sistem perwalian, dan diluncurkan dalam bahasa Arab dan dimulai dua bulan lalu.

‘’Sistem perwalian pria Arab Saudi tetap merupakan hambatan paling signifikan untuk hak-hak perempuan di negara itu, meskipun reformasi terbatas dilakukan dalam dekade terakhir, kata Human Right Watch New York.

Para aktivis mengatakan bahwa jika mereka mempunyai anggota keluarga laki-laki yang berpikir terbuka, untuk mendapatkan persetujuan mereka tidak masalah, meskipun laki-laki masih harus menandatangani surat persetujuan. ‘’Ini adalah sistem pemerintahan’’ yang hanya diberlakukan sekitar 30 tahun lalu, kata Sadah.

Mengakhiri perwalian akan memudahkan perempuan untuk bekerja ketika negara meningkatkan kerja perempuan, ‘’Kita tidak bisa melakukannya dengan setengah-setengah dan masyarakat lumpuh,’’ kata Yousef, seperti dikutip media setempat Al Arabiya.

Reformasi Lambat

Pada bulan April, Wakil Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengumumkan secara luas tentang Visi 2030 yang mengarah pada diversivikasi ekonomi Saudi yang selama ini bergantung pada minyak. Di bawah program Transformasi Nasional (NTP), menetapkan target proporsi perempuan dalam angkatan kerja naik 23 – 28 persen pada tahun 2020.

Tingkat pengangguran perempuan Saudi naik sedikit tahun lalu menjadi 33,8 persen, menurut data perusahaan investasi, Jadwa, seperti dikutip AFP.

Reformasi hak-hak perempuan berjalan lambat di negara itu, dan baru dimulai dengan perempuan berpartisipasi dalam pemilihan dewan kota. Dan Desember lalu untuk pertama kali perempuan bisa menjadi calon dewan kota. Ada 20 perempuan yang terpilih di antara 2016 kursi dewan.

Sebelumnya, perempuan Arab Saudi untuk pertama kalinya boleh memegang kopi surat nikah, yang selama ini hanya diberikan kepada kaum pria. Menurut data statistik, di Arab Saudi ada 10 juta perempuan dan anak perempuan.   

Editor : Sabar Subekti