PNS Kolombia Jalani Tes Kebohongan Sebelum Teken Kontrak Anggaran

BOGOTA, SATUHARAPAN.COM -- Pemerintah Kolombia berencana menggunakan alat pendeteksi kebohongan terhadap pegawai negeri senior yang terlibat alokasi kontrak dengan perusahaan swasta. Langkah ini dilakukan demi mencegah korupsi atau penggelapan dana publik.

Diberitakan Reuters akhir pekan lalu, alat deteksi kebohongan atau Polygraphy akan digunakan pertama kali terhadap para petinggi di 72 departemen pemerintah yang sudah menandatangani pakta transparansi publik.

Alat ini akan digunakan sebelum dan setelah penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Wakil Presiden Kolombia German Vargas Lleras mendukung penggunaan cara ini. Menurut dia, detektor kebohongan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemerintah yang membuka tender untuk penambahan jalan raya yang diperkirakan memakan biaya lebih dari US$ 20 miliar.

Korupsi menjadi momok bagi investor dan rakyat Kolombia.

Salah satu skandal yang mengejutkan adalah korupsi oleh keluarga mantan walikota Bogota yang untung US$ 1 miliar setelah perusahaan mereka mendapatkan kontrak dari pemerintah. Namun proyek itu tidak bisa dijalankan dengan dalih mereka kehabisan uang.

Tahun 2014, Kolombia berada di ranking ke-94 dari 174 negara untuk tingkat korupsi yang dirilis oleh Transparency International. (cnnindonesia.com)

Editor : Eben Ezer Siadari