Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Reporter Satuharapan 09:01 WIB | Sabtu, 18 Maret 2017

Presiden: Sektor Pelayanan Perlu Perbaikan

Ilustrasi: Kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Foto: Dok. satuharapan.com/Dedy Istanto)

SINGKAWANG, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo mengingatkan sektor pelayanan publik masih perlu perbaikan, terutama setelah terbongkar praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.

"Kami melihat Rp6,1 miliar itu adalah angka yang besar. Pasti sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya, hati-hati saya ingatkan," kata Presiden Jokowi, di Singkawang, Jumat (17/3) malam.

Tim Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dan Polresta Samarinda yang berjumlah 100 personel, Jumat (17/3) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, menggeledah Koperasi Samudera Sejahtera (Komura).

Dalam penggeledahan tersebut, tim gabungan yang juga dikawal personel Brimob Polda Kaltim menyita uang Rp6,1 miliar, dua unit computer, serta sejumlah dokumen.

"Perlu kita ingatkan semuanya bahwa kita ini ingin memperbaiki sistem yang ada. Jadi jangan sampai justru pada saat kita memperbaiki sistem-sistem pelayanan yang ada untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pada pelayanan dunia usaha, percepatan pelayanan untuk ekspor, percepatan perizinan. Saya ingatkan agar semuanya hati-hati, layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja," kata Presiden lagi.

Praktik dugaan pungutan liar terhadap truk itu ditemukan tim gabungan saat melakukan pendindakan terhadap Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.

Pada temuan tersebut, tim mendapati adanya penarikan retribusi terhadap setiap truk yang masuk ke Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.

Penarikan retribusi itu, katanya, dilakukan oleh perorangan di bawah naungan sebuah koperasi.

Karena itu, jika dibandingkan dengan di Surabaya, Jawa Timur, biaya untuk satu kontainer hanya Rp10.000, sedangkan di Samarinda untuk kontainer 20 feet dikenakan tarif Rp180.000, dan 40 feet sebesar Rp350.000. Selisihnya lebih dari 180 persen.

Polisi juga akan segera memeriksa Jafar Abdul Gaffar, sebagai Ketua Komura yang juga menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda.(Ant)

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home