Projek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terus Dikerjakan

Projek reklamasi pantai utara Jakarta masih terus dikerjakan seperti yang terlihat pada Sabtu (9/5) sejumlah alat berat seperti ekskavator serta kapal tongkang masih berada di lokasi pembangunan Di pinggir pantai Kapuk Muara, Jakarta Utara. Reklamasi menuai kontraversi baik dari publik, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Satu unit alat berat ekskavator terlihat di sekitar lokasi projek pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta yang rencananya akan dibangun pulau kecil berjumlah sekitar 17 pulau.

Satu unit kapal tongkang pengangkut pasir saat berada di lokasi pembangunan projek reklamasi pantai utara Jakarta yang sampai saat ini menuai kontroversi dan polemik.

Lokasi projek pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta yang rencananya akan dibangun pulau-pulau kecil berjumlah sekitar 17 daratan saat ini mesih menjadi sorotan baik dikalangan publik maupun Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Projek reklamasi pantai utara Jakarta masih terus dikerjakan. Sejumlah alat berat seperti ekskavator dan kapal tongkang beroperasi menguruk laut seperti terlihat dari pantai Kapuk Muara, Jakarta Utara, Sabtu (9/5).

Projek reklamasi ini akan membuat 17 pulau kecil dengan menimbun laut Teluk Jakarta seluas 2.700 hektar. Nantinya di lahan tersebut akan dibangun pusat bisnis, industri, transportasi dan permukiman.

Reklamasi pantai utara Jakarta ini dikritisi publik dan pegiat lingkungan karena dapat berdampak buruk bagi lingkungan, seperti aliran sungai menjadi lebih lambat karena tinggi lahan reklamasi lebih tinggi dari tanah Jakarta sehingga masalah banjir semakin sulit diatasi. Selain itu juga merugikan nelayan di sekitar pantai Jakarta.

Reklamasi pantai utara Jakarta juga masih terjadi perdebatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pusat. Pasalnya projek tersebut dinilai menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Maritim dan juga Kementerian Perikanan dan Kelautan bukan Pemprov DKI.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja