Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Kartika Virgianti 18:27 WIB | Rabu, 20 Agustus 2014

PT JM Tak Tahu Pemprov DKI Minta Jaminan Modal 5%

Direktur Utama PT. Jakarta Monorel, John Aryananda saat acara ground breaking proyek monorel pada 16 Oktober 2013 lalu. (Foto: Kartika Virgianti)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Utama PT. Jakarta Monorel (PT. JM), John Aryananda mengaku tidak tahu Pemprov DKI menetapkan 5% jaminan modal yang harus disetorkan PT. JM kepada Pemprov DKI, sebagai bukti perusahaan swasta itu memiliki modal awal yang cukup untuk mengerjakan proyek.

“Saya rasa enggak (5%, Red), saya belum dikasih tahu,” tutur John usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Rabu (20/8).

John menjelaskan dari dua depo dan 28 stasiun dari proyek monorel, belum tentu semuanya harus disesuaikan. Akan tetapi gubernur meminta kajiannya lebih pasti dilihat dari dua sisi. Pertama dari basic design, setelah itu Detail Engineering Design (DED), dan PT. JM harus mencukupi beberapa diantaranya. Sisi kedua yaitu PT. JM harus melakukan 3D Projection, berupa menggambar stasiun beserta daerah yang menjadi ruang lingkupnya, dan melihat bagaimana depo, stasiun, dan peletakkan tiang-tiang itu bisa mempengaruhi kota Jakarta.

John menuturkan tidak ada kendala dalam proyek monorel, dan segala permintaan dari Pemprov DKI saat ini sedang dalam tahap mempelajari lebih lanjut

“Sekarang yang harus dikaji lebih lanjut lagi adalah letak tiang-tiang tersebut, letak stasiun dan depo. Pak Gubernur tidak mau keberadaan stasiun yang melayang itu mengganggu estetika Kota Jakarta. Jadi prosesnya kita kembali lagi ke basic design, supaya kalau sudah dibangun (tiangnya, Red) tidak mengganggu estetika,” kata John.

Akan tetapi, dari dua depo dan 28 stasiun itu, John mengaku belum ditentukan lokasinya di mana.

“Sekarang kita ada beberapa pilihan depo, yang sampai hari ini masih gonjang ganjing, kita cari satu lahan saja susah, kalau gagal cari lagi di lokasi lainnya. jadi kita minta ini dikonfirmasikan kepada Pemprov DKI juga,” ujar John.

Hal yang paling krusial saat ini untuk diselesaikan menurut John adalah menyelesaikan izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan kajian lalu lintas selama masa pembangunan. Sebelum 10 September 2014, John menjanjikan akan menyelesaikan.

Sayangnya, terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dan PT. JM, John enggan menyebutkan target waktunya secara gamblang, ia hanya mengatakan secepatnya.

“Mengenai PKS, kelihatannya kalau September masih belum, saya tidak mau memberikan angka sembarangan. PKS itu kan tergantung yang memberi izin, kapan siapnya mereka (Pemprov DKI, Red) memberi izin,” John menandaskan.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan di setiap proyek seharusnya setiap pengusaha mempunyai modal awal setidaknya 30% berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank DKI selaku Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Tetapi untuk monorel, Pemprov DKI hanya meminta 5%, namun PT JM tetap keberatan, dan masih menawar sebesar 1% dari proyek senilai Rp 12 triliun itu.

Basuki menuding PT JM tidak punya modal untuk membangun proyek transportasi massal tersebut. Dia menduga PT JM ingin memanfaatkan izin properti yang diberikan Pemprov DKI, untuk mencari modal pembangunan monorel dari keuntungan sewa properti itu.

“Pokoknya logika sederhana saja, saya tidak mau aAnda membangun monorel dengan modal hak properti yang Anda dapat dari kami, Anda ini perusahaan monorel atau perusahaan properti yang mengakali monorel. Kalau 200.000 meter2 Anda sewakan 25 juta per bulan/meter, selama setahun Anda sudah dapat uang Rp 5 triliun, 3 tahun berarti Anda bisa dapat Rp 15 triliun, proyek monorel cuma Rp 12 triliun,” kata Basuki dengan geramnya, ditemui di Balai Kota, Rabu (20/8).

Artikel Terkait Kisruh PT Jakarta Monorel dapat Anda baca di:

Jokowi Meresmikan Kembali Pembangunan Proyek Monorel Jakarta, Pagi Ini
Jakarta Sambut Hangat Proyek Monorel di Jakarta
Dirut PT Monorel: Monorel Kini Sudah Siap dari Segi Biaya, Teknis, dan Hukum
Proyek Monorail Jakarta Terkendala Administrasi
PT Adhi Karya Kecewa Dituding Gelembungkan Dana oleh PT Jakarta Monorail
Projek Monorel Jalan di Tempat Sebab Perjanjian Belum Diterima Gubernur
Basuki Beri Tenggat Waktu Monorel Dua Bulan
Meski Tanpa Jokowi, Basuki Akan Putuskan Monorel
Agustus, Basuki Bersiap Ganti Monorel dengan LRT

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home