RI Desak Australia Ikut Selesaikan Pencemaran Minyak Montara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Australia untuk ikut terlibat dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan di Blok Atlas Laut Timor akibat ledakan dan terbakarnya unit pengeboran ladang minyak Montara pada 21 Agustus 2009.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah Australia harus turut andil dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan akibat insiden di lapangan minyak milik PTTEP Australia.

Desakan itu disampaikan pihaknya dengan mengundang Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson.

"Jadi kami menyampaikan bahwa kami, pemerintah Indonesia, meminta juga pemerintah Australia untuk terlibat menyelesaikan karena ini sudah sejak 2009," kata Luhut yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, hari Jumat (2/12).

Luhut juga mengaku, selama tujuh tahun kejadian itu, harus ada kompensasi yang diberikan pemerintah Negeri Kangguru kepada rakyat Indonesia yang terdampak langsung oleh peristiwa tumpahan minyak tersebut.

Meski tidak menyebutkan perkiraan nilai kerugian atas kejadian tersebut, Luhut meyakini jumlahnya tidaklah sedikit.

"Itu sudah sekian tahun diurusnya tidak juga jelas. Makanya sekarang kami ofensif ngurusnya," tegasnya.

Memperingati tujuh tahun tragedi Montara Agustus lalu, sebanyak kurang lebih 13.000 nelayan serta petani rumput laut yang berada di seluruh pesisir wilayah Nusa Tenggara Timur melakukan gugatan "class action" di Pengadilan Federal Sydney, Australia, dengan menuntut PTTEP Australasia atas tragedi tumpahan minyak tersebut.

Gugatan yang dilakukan oleh ribuan nelayan provinsi kepulauan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan pengebor minyak itu merusak ekosistem laut yang kemudian bahkan selama bertahun-tahun memangkas mata pencaharian masyarakat NTT yang nota bene adalah nelayan.

Hasil tangkapan sejumlah nelayan seperti nelayan-nelayan dari Oesapa Kupang juga mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai 70 persen, setelah meledakya kilang minyak tersebut selama tujuh tahun tersebut.

"Sebelum meledaknya kilang minyak Montara, penghasilan yang kami dapat dari mencari ikan di laut Timor bisa mencapai lebih dari Rp 20 juta, namun saat ini untuk memperoleh Rp 5 juta saja, sudah tidak bisa lagi," kata Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor H. Mustrafa.

Sebagai nelayan, kata dia, ribuan nelayan di Oesapa tidak pernah berhenti melaut untuk mengais rezeki, namun penghasilan yang diperoleh dari hasil melaut juga terkadang berbanding lurus dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Akibat penghasilan dan biaya operasional yang tidak seimbang tersebut, membuat sejumlah nelayan di NTT khususnya di Oesapa harus mencari daerah baru yang tidak tercemar minyak dari Kilang Minyak Montara.

Migrasi yag dilakukan kurang lebih 70 persen nelayan di Kupang tersebut sudah dilakukan sejak 2010 lalu. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari