Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 06:33 WIB | Jumat, 23 Oktober 2020

Saad Hariri Ditunjuk sebagai Perdana Menteri Lebanon

Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri (tengah) tiba untuk pertemuan dengan Presiden Michel Aoun, setelah yang terakhir menunjuknya untuk membentuk kabinet baru, di istana presiden di Baabda, Beirut, pada Kamis (22/10/2020). (Foto: AFP)

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Presiden Lebanon meminta mantan perdana menteri Saad Hariri untuk membentuk pemerintahan negara itu, hari Kamis (22/10) setelah dia mendapatkan cukup suara dari anggota parlemen. Ini membawa kembali nama lama untuk memimpin negara itu keluar dari krisis politik dan ekonomi.

Hariri berjanji untuk segera membentuk pemerintahan baru para ahli yang akan memberlakukan reformasi dan menghentikan keruntuhan ekonomi negara.

Dia mengundurkan diri dari jabatan itu setahun yang lalu di tengah protes nasional oleh publik yang marah karena korupsi yang meluas, dan salah urus sumber daya dan ekonomi. Mata uang Lebanon jatuh, kehilangan hampir 80% nilainya, sementara harga, pengangguran, dan inflasi melonjak. Orang Lebanon tidak dapat mengakses tabungan mereka akibat bank memberlakukan kontrol modal informal karena khawatir akan kehabisan simpanan.

Kembalinya Hariri sebagai perdana menteri merupakan kemunduran bagi pengunjuk rasa yang telah menuntut perubahan, dan melihatnya sebagai simbol kelas politik yang mereka tuduh bertanggung jawab atas kesengsaraan negara.

Penggantinya, seorang teknokrat yang didukung oleh kelompok Hizbullah, mengundurkan diri setelah ledakan besar pada 4 Agustus di pelabuhan Beirut, yang disebabkan oleh ribuan bahan kimia yang telah disimpan di gudang selama bertahun-tahun.

Ledakan itu merusak ibu kota, menewaskan hampir 200 orang, dan melukai lebih dari 6.000 orang. Ledakan itu dipandang sebagai bukti lebih lanjut dari kelas politik yang tidak kompeten yang bertanggung jawab atas pemerintahan negara kecil itu sejak berakhirnya perang saudara selama 15 tahun pada tahun 1990.

Dukungan Mayoritas Tipis

Hariri menang dengan mayoritas tipis pada hari Kamis mendapat dukungan total 65 suara dari 120 anggota parlemen yang disurvei oleh Presiden Michel Aoun di tengah perpecahan tajam mengenai Kabinet yang diperkirakan akan dibentuk Hariri.

Partai Aoun, Gerakan Patriotik Bebas, blok terbesar di parlemen dan partai Kristen terbesar, tidak mendukung Hariri. Partai Kristen besar lainnya, yang sebelumnya merupakan sekutu Hariri, juga tidak mendukung.

Kelompok Syiah yang kuat, Hizbullah, secara implisit mendukung penunjukan Hariri untuk jabatan tersebut, tetapi tidak memilihnya, agar tidak terlihat bertentangan dengan sekutunya, partai Aoun. Hariri mendapat dukungan dari kelompok Syiah lainnya, Amal, serta blok Sunni terbesar, sebuah partai Kristen kecil dan partai independen.

Presiden Aoun menunda konsultasi tersebut selama sepekan, di tengah tanda-tanda perselisihan mengenai peran partai dalam pemerintahan yang akan datang.

Dalam pidatonya menjelang konsultasi, Aoun mengisyaratkan bahwa dia tidak akan menghentikan Hariri sebagai perdana menteri, tetapi mengindikasikan dia ingin peran yang lebih besar dalam pembentukan pemerintahan. Sebagian besar pengamat menduga akan terjadi proses yang sulit.

“Hari ini, saya diharuskan menunjuk (perdana menteri) dan kemudian berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan,'' kata Aoun. “Akankah orang yang dicalonkan berkomitmen untuk menangani korupsi dan meluncurkan reformasi?''

Pernyataan itu menandakan ketegangan, dan pengunjuk rasa yang turun ke jalan pada hari Rabu (21/10) menolak pencalonan Hariri diejek oleh para pendukungnya di tengah pengerahan keamanan yang ketat. Para pendukung Hariri beralih mendukung protes tahun 2019 dan menandai bangkitnya pemberontakan melawan kelas politik lama. (AP)

Editor : Sabar Subekti

UKRIDA
Gaia Cosmo Hotel
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home