Google+
Loading...
ANALISIS
Penulis: Florianus Geong 08:53 WIB | Selasa, 12 Februari 2019

Sekolah Darurat bagi Pengungsi Nduga di Wamena

Kasus Nduga telah genap dua bulan, namun penanganan terhadap pengungsi masih lemah.
Pengungsi Ndunga (foto: fg)

SATUHARAPAN.COM – ”Anak, katanya ada pendataan anak sekolah untuk pengungsi di Wamena. Saya bawa anak-anak dari Mugi karena dengar ada kelompok relawan yang mau buat sekolah sementara di Wamena,” kata Patrina Mabul, perempuan paruh baya, ketika tim relawan tiba di Gunung Susu Wamena Selasa 28 Januari 2019. Mama Patrina Mabul langsung memeluk seorang relawan yang selama ini mendata anak sekolah. Ia dengan semangat menyebut nama 15 anak yang dibawanya dari Mugi.

Mama Patrina bersama 13 anak kelas 1 SD, 1 anak Kelas 3 SD dan 1 anak Kelas 4 SD tiba di Wamena pada 25 Januari. Ia diberi mandat oleh para orangtua di Distrik Mugi Kabupaten Nduga untuk membawa anak-anak ke Wamena. Perjalanan ini diawali ketika para orang tua yang mengungsi di hutan sekitar Mugi mendengar ada sekelompok anak muda sedang mendata para siswa untuk disekolahkan di Wamena.

”Kami dengar dari seorang warga Mugi yang mengungsi di Kuyawage bahwa ada relawan yang mendata anak sekolah untuk disekolahkan sementara di Wamena. Ketika para pengungsi di Kuyawage mendengar informasi pendataan siswa di Wamena, mereka utus satu orang untuk memberitahu kami yang ada di sekitar Mugi,” ungkap Mama Patrina sembari memperbaiki beberapa bagian honai yang lapuk.

Sebagian masyarakat Distrik Mugi sudah mengungsi ke Kuyawage, namun sebagian besar lagi masih bertahan di hutan dekat distrik Mugi. Jarak antara hutan tempat masyarakat berlindung dan perkampungan masyarakat sekitar belasan kilo meter. Masyarakat di Mugi mengungsi di hutan sejak adanya operasi pengejaran Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) pada 4 Desember 2018 lalu di wilayah Yigi, Yal, Dal, Mbua, Bulmuyalma, Mugi dan beberapa distrik sekitarnya.

”Kami bertemu utusan pengungsi dari Kuyawage itu di hutan karena kami juga selama ini tinggal di hutan. Lalu orang tua anak-anak meminta saya untuk membawa anak-anak ini ke Wamena supaya bisa sekolah,” ungkapnya dalam Bahasa daerah Nduga.

Meski tinggal di hutan, masyarakat dari kampung Dobobem Distrik Mugi selalu ke gereja pada hari Minggu. Ibadah setiap minggu dilaksanakan pada pukul 12.00 dan pada pukul 15.00, masyarakat kembali mengungsi ke hutan.

”Hanya Pendeta Hanok Kogoya yang masih tinggal di kampung karena jaga gereja. Masyarakat umumnya mengungsi di hutan dan hanya datang ke gereja pada jam 12 siang setiap hari Minggu,” cerita Mama Patrina.

Sejak peristiwa pembunuhan para karyawan PT Istaka Karya awal Desember lalu, masyarakat di berbagai di distrik di Nduga mengungsi ke Wamena, Lani Jaya, Asmat dan Timika. Sebagian masyarakat lainnya mengungsi ke hutan di sekitar kampung. Masyarakat yang mengungsi ke Wamena berjalan kaki melewati wilayah hutan dan tundra selama berhari-hari bahkan ada yang berminggu-minggu.

Tim evakuasi dan Kemanusiaan Pemda Nduga mengungkapkan bahwa ada dua belas distrik dari tiga puluh dua distrik di Kabupaten Nduga yang masyarakatnya sedang mengungsi. Amensti Internasional, ICP, dan ULMWP mengungkapkan bahwa ada 14 ibu hamil di antara para pengungsi. Satu di antaranya meninggal dunia karena melahirkan anak sendirian. Selain itu, tiga bayi meninggal dunia karena kelaparan dan kedinginan di hutan.

 

Sekolah Darurat

15 anak SD yang dibawa Mama Patrina akan disekolahkan untuk sementara waktu bersama anak sekolah lainnya yang mengungsi ke Wamena. Pastor Jhon Djonga, yang juga direktur Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP), mengungkapkan bahwa YTHP bersama beberapa pemuda Nduga telah mendata pengungsi asal Nduga yang ada di Wamena.

”Paling kurang ada tiga generasi emas yang hilang dalam sejarah Nduga karena adanya konflik yang terjadi tahun 1960-an, tahun 1977 dan peristiwa 1996 atau yang dikenal dengan Peristiwa Mapenduma Berdarah. Peristiwa itu menyebabkan pendidikan tidak berjalan bertahun-tahun. Tidak heran Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Nduga menjadi yang terendah di Papua,” jelas pastor Jhon.

Yayasan Teratai Hati Papua kemudian menginisiasi untuk mendata para siswa pengungsi Nduga yang ada di Wamena. Bersama beberapa anak muda Nduga, YTHP menemukan ada 290 siswa dari 10 SD, 5 SMP dan 2 SMA yang sekarang sedang mengungsi di beberapa titik di Wamena.

”Kami sudah jalan di 8 titik dari belasan titik tempat tinggal pengungsi yang ada di Wamena. Ada 290 siswa SD sampai SMA yang sudah kami data. Namun jika semua titik sudah didata, tentu jumlahnya lebih dari itu. Mereka ini berasal dari 10 SD, 5 SMP dan 2 SMA,” tambah pastor asal Flores yang telah tiga puluh tahun lebih melayani di Papua.

Dengan data yang ada, YTHP bersama para relawan asal Nduga melakukan advokasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga agar membuat kegiatan belajar mengajar darurat di Wamena.

”Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga menanggapi positif upaya kami ini. Bersama Dinas Pendidikan dan pihak Gereja Kingmi Weneroma, kami sepakat untuk membangun 15 tenda di halaman Gereja Kingmi Weneroma sebagai sekolah darurat untuk para siswa asal Nduga yang mengungsi di Wamena,” tambah peraih Yap Thiam Hien Award pada tahun 2009 atas kerja kemanusiaannya di Papua.

Janes Sampouw, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Nduga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan bupati Nduga untuk membuka sekolah darurat di Wamena. Pemda Nduga sendiri telah menyurati Pemda Jayawijaya untuk meminta izin terkait kegiatan belajar mengajar siswa asal Nduga di wilayah kabupaten Jayawijaya.

”Kami mengambil langkah untuk mengadakan pendidikan sementara  untuk menyelamatkan generasi emas Nduga. Pendidikan sementara itu untuk wilayah Wamena akan diadakan di gereja Weneroma” kata  Janes Sampouw di Wamena, kamis, 31/01/19.

Sekolah darurat dilaksanakan di Gereja Weneroma. Dinas pendidikan akan membangun tenda, menyiapkan perlengkapan sekolah seperti buku, balpoin dan papan tulis serta mengatur guru-guru yang akan mengajar di sekolah darurat tersebut.

”Selain di Wamena, kami akan turun juga di wilayah Lani Jaya dan Timika untuk mendata para siswa yang mengungsi di sana. Jika situasi belum aman, ujian nasional akan kami upayakan dilaksanakan di Wamena, Lani Jaya, Timika dan Kenyam,” tambah Janes Sampouw.

 

Lemahnya Penanganan Pengungsi

Kasus Nduga telah genap dua bulan, namun penanganan terhadap pengungsi masih lemah. Sampai saat ini, baru Pemda Nduga dan Tim Evakuasi dan Kemanusiaannya yang bergerak mengurus pengungsi. Pemprov Papua sendiri sudah membentuk tim dan turun ke wilayah konflik dan beberapa titik pengungsian.

”Sampai saat ini, kami belum melihat adanya penangan pengungsi yang konsisten dan serius. Bahkan dinas sosial kabupaten Nduga sendiri belum pernah kami lihat mengurus pengungsi. Demikian pun dinas pemberdayaan perempuan. Sementara dinas kesehatan kabupaten hanya turun ke lapangan bersama tim dari provinsi,” keluh Frantinus Nirigi, relawan kemanusiaan yang bergabung bersama YTHP untuk mendata dan melakukan advokasi kepada dinas pendidikan.

Frantinus menjelaskan bahwa sejak para pengungsi berdatangan hanya sekali dibuka pelayanan kesehatan di Ilekma, kabupaten Jayawijaya. Padahal ada beberapa orang yang sedang sakit dan membutuhkan penanganan medis.

“Kemarin (Sabtu 02/02/2019) kami baru mengurus seorang ibu yang sedang menderita sakit karena payudara kanannya luka besar. Selain itu, ada banyak pengungsi yang sedang sakit namun kebingungan harus berobat ke mana. Tetapi sampai sekarang, dinas kesehatan belum membangun posko kesehatan untuk pengungsi,” tambah Frantinus, pemuda asal distrik Mugi kabupaten Nduga.

Sementara itu, pemerintah pusat belum sekalipun menunjukkan kepedulian terhadap para pengungsi asal Nduga. Presiden Joko Widodo pun belum sekalipun berkomentar tentang kondisi para pengungsi Nduga.

Lemahnya penanganan pengungsi asal Nduga membuat kehidupan para pengungsi semakin sulit. Temuan YTHP bersama tim relawannya, paling sedikit setiap rumah menampung lima kepala keluarga. Selama ini, para pengungsi bertahan hidup dari hasil kebun warga asal Nduga yang sudah lama tinggal di Wamena ditambah beberapa bantuan makanan dari para pemuda di Wamena, sumbangan gereja-gereja dan BEM Universitas Cenderawasih.

”Warga sipil Nduga adalah bagian dari rakyat Indonesia. Harusnya pemerintah pusat tidak boleh diam dan membiarkan masyarakat menderita. Jika dibandingkan dengan kejadian di Karubaga Kabupaten Tolikara tahun 2015 lalu, pemerintah pusat dengan cepat menurunkan bantuan. Bahkan ada beberapa menteri yang langsung mendatangi para korban yang umumnya warga non asli Papua yang rumahnya terbakar. Sementara terhadap warga Nduga yang sudah dua minggu ini mengungsi, pemerintah Pusat belum juga memberikan bantuan apalagi untuk datang menemui para pengungsi,” jelas pastor Jhon Djonga.

Editor : Yoel M Indrasmoro

Back to Home