SKK Migas Siap Optimalkan Produksi Blok Kampar

PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan siap bekerjasama mengoptimalkan produksi minyak di Blok Kampar, provinsi Riau, yang kini dalam masa transisi dari pengelola lama PT Medco E&P Indonesia ke PT Pertamina (Persero).

"Pada prinsipnya, siapa pun pengelolanya di Blok Kampar, kami siap untuk bekerjasama," kata Kepala Bagian Humas SKK Migas Rudianto Rimbono, di Pekanbaru, Jumat (19/12).

Menurut dia, keputusan maupun pertimbangan untuk penunjukan kontraktor sebagai pengelola Blok Kampar adalah kewenangan dari Kementerian ESDM.

Apapun keputusan tersebut, lanjut Rudanto, tentunya mengutamakan untuk menjaga kontinuitas produksi minyak tetap terjaga agar tidak berdampak terhadap devisa negara dari sektor minyak dan gas.

"SKK Migas akan tetap menjaga hubungan baik dengan kontraktor dan juga seluruh pemangku keputusan dalam pengelolaan blok migas," kata dia.

Kontrak Medco E&P di Blok Kampar sebenarnya sudah berakhir dan diserahkan kembali ke pemerintah pada 2013. Kementerian ESDM kemudian menunjuk PT Pertamina untuk meneruskan pengelolaannya, namun Medco mendapat penugasan sementara untuk mengelola lapangan minyak itu selama proses transisi.

Pemerintah juga sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan Blok Kampar yang tergolong lapangan minyak tua. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan dalam produksi, Medco telah mendapat dua kali perpanjangan untuk mengelola sementara selama masa peralihan.

Blok Kampar terdiri dari wilayah area yakni Lindai, Batang dan South Menggala. Hingga kini produksi minyaknya rata-rata mencapai 1.700-1.800 barel per hari.

Sejumlah kelompok di daerah sebelumnya juga telah melakukan sejumlah aksi demonstrasi untuk menyuarakan keinginan agar perusahaan daerah di Riau dilibatkan dalam pengelolaan Blok Kampar.

"Model pengelolaan bersama perusahaan daerah di Riau sudah ada seperti kerjasama Badan Operasi Bersama Pertamina dengan PT Bumi Siak Pusako. Namun demikian, keputusan itu berada di Kementerian ESDM," ujarnya. (Ant)