Sri Mulyani akan Koreksi Target APBN yang Tak Masuk Akal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani Indrawati (SMI), diperkirakan akan segera melakukan koreksi terhadap target-target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak realistis.

Koreksi-koreksi itu perlu dilakukan agar APBN kredibel sehingga menterinya juga menjadi kredibel.

Hal ini dikatakan oleh ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tony Prasetiantono, dalam menjawab pertanyaan satuharapan.com hari ini (28/7).

"Saya rasa SMI akan mengoreksi asumsi-asumsi APBN yang terlalu tinggi di era Bambang Brodjonegoro. Kalau terlalu tinggi, menjadikan Menkeu kurang kredibel," kata Prasetiantono.

"Target APBN seyogyanya 'masuk akal,' kalaupun gagal tercapai, harus bedanya tipis saja," ia menambahkan.

Tony Prasetiantono adalah salah satu ekonom yang mengusung nama SMI untuk jadi menteri keuangan.

Pada bulan Juli tahun lalu, Tony mengusulkan nama SMI untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi, menanggapi keinginan presiden untuk mendapatkan kepercayaan pasar atas menteri-menterinya.

"Presiden Jokowi saat bertemu kami para pengamat ekonomi, Juli tahun lalu, sudah menyadari kebutuhan adanya menteri ekonomi yang aksentuatif, bisa merebut hati dan meyakinkan pasar. Figur tersebut melekat kuat pada diri SMI," kata dia.

Sebagai catatan, asumsi dasar APBN-P 2016  antara lain, meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen,  inflasi 4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.500 per dolar AS, dan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,5 persen.

Sedangkan harga minyak mentah diasumsikan 40 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 820 ribu per barel per hari dan lifting gas bumi 1.150 ribu per barel setara minyak per hari.

Berdasarkan asumsi ini, Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 1.786,225 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 1.784,249 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 1,975, triliun.

Sementara itu pendapatan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.539,166 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 245,.083 triliun.

Belanja Negara dalam APBN-P 2016 disepakati sebesar Rp 2.082,948 triliun yang terdiri dari  Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.306,696 Triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 776,252 triliun.

Ada pun besaran defisit dalam APBN-P  2016 disepakati sebesar Rp 296,723 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Ini lebih besar dari defisit APBN 2016 (sebelum perubahan) yang sebesar 2,15 persen tetapi lebih rendah dari RAPBN-P 2016 yang sebelumnya diusulkan pemerintah sebesar 2,48 persen.

Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut bersumber dari Pembiayaan Utang sebesar Rp 365,729 miliar dan Pembiayaan Nonutang sebesar negatif Rp 69,005 triliun.

Editor : Eben E. Siadari