Sudan Selatan Beli Persenjataan, Walau Rakyat Kelaparan

JUBA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Sudan Selatan memprioritaskan pemasukan negara yang berasal dari minyak bumi, untuk membeli persenjataan, di sisi lain rakyat negara itu saat ini tengah menghadapi krisis kelaparan yang diakibatkan oleh operasi militer yang dilakukan di ibu kota negara itu, demikian laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam laporan yang dimuat Jumat (17/3), PBB menyerukan embargo senjata di negara itu – sebuah usulan yang juga didukung oleh Amerika Serikat namun ditolak oleh Dewan Keamanan PBB – saat  pemungutan suara dilaksanakan pada  Desember 2016.

“Senjata terus mengalir ke Sudan Selatan dari berbagai sumber, seringkali dengan koordinasi negara-negara tetangga,”kata laporan oleh panel ahli.

Para ahli menemukan bukti yang menunjukkan pengadaan senjata yang dilakukan pemerintah di Juba untuk tentara, layanan keamanan, milisi dan  pasukan terkait lainnya.

Pemasukan Sudan Selatan, menurut perhitungan panel PBB, sebesar 97 persen berasal dari anggaran pendapatan penjualan minyak. 

Pemerintah Presiden Salva Kiir terus membuat penawaran pembelian senjata, di sisi lain, menurut perhitungan PBB, kelaparan menyebabkan  setidaknya 100.000 orang meninggal dunia.

“Sebagian besar bukti menunjukkan  kelaparan di negara itu akibat dari konflik berkepanjangan  terlebih lagi dengan operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah berulang kali yang dimulai pada tahun 2014,” kata laporan itu.

Pemerintah memblokir akses bagi pekerja bantuan kemanusiaan, di sisi lain pemerintah Sudan Selatan tidak menyadari perpindahan penduduk yang signifikan juga berkontribusi terhadap kelaparan.  (ahram.org)