Tak Ingin Perda Impotensi, DKI Sertifikasi 300 Satpol PP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji kompetensi dan sertifikasi untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini dilakukan agar pelayanan petugas lebih baik dalam membantu menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

Pada tahap awal ini, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi pada tanggal 23-25 Agustus 2016 terhadap 300 orang anggota Satpol PP yang terdiri dari 49 orang tingkat ahli dan 251 orang tingkat terampil. Uji kompetensi dan sertifikasi ini diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi, Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta sebagai Lembaga Sertifikasi Pemerintah (LSP) Pemprov DKI Jakarta, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri).

Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan tak ingin Perda DKI mengalami ‘impotensi’ dalam pelaksanaanya di lapangan.

“Jangan sampai Perda DKI ‘impotensi’. Satpol PP kita harus senantiasa menegakkan Perda dengan menciptakan situasi aman, damai dan tertib bagi masyarakat,” ujar Djarot saat membuka Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, di Gedung Dinas Teknis, Jakarta Pusat, hari Selasa (23/8) siang.

Menurutnya, tantangan bagi Satpol PP dewasa ini adalah bagaimana Satpol PP mampu untuk dicintai, dihormati, dan disegani masyarakat. “Satpol PP harus bisa menjawab tantangan itu,” katanya.

Djarot menilai, selain wajib memiliki nyali yang kuat, Satpol PP juga harus memiliki keberanian untuk membela yang benar dan melindungi yang lemah.

“Nyali tidak ditentukan dari seberapa besar badan dan gender, tapi nyali untuk membela yang benar dan melindungi yang lemah atau dapat dirangkum menjadi integritas,” ujar dia.

Sebelum masuk dalam uji kompetensi, Satpol PP juga diharapkan memiliki integritas. Integritas dalam pandangan Djarot ialah perwujudan jati diri terhadap norma dan etika yang berlaku. “Percuma berkompetensi tetapi ternyata integritasnya lemah.”

Lebih lanjut, Djarot meminta para Satpol PP untuk wajib latihan bela diri demi terwujudnya keseimbangan. Djarot menganjurkan Satpol PP mendapatkan pelatihan bela diri minimal dua kali dalam seminggu. Ia menilai, selain sebagai pertahanan diri, upaya tersebut juga dapat menyehatkan Satpol PP agar tidak mengalami obesitas.

“Bela diri bukan untuk berkelahi, hanya untuk membela diri ketika terjadi ancaman-ancama. Tidak mungkin jika tidak bisa melindungi diri sendiri, tapi ingin melindungi orang lain. Semua haruslah seimbang. Jangan sampai ada yang obesitas juga,” katanya.

Selain kemampuan hard skill, kemampuan soft skill dinilai harus diutamakan oleh Satpol PP ketika turun ke lapangan untuk melakukan penertiban masyarakat. Soft skill yang dimaksud ialah kemampuan mempersuasi atau berkomunikasi dengan baik agar tidak menimbulkan penolakan-penolakan dari masyarakat.

“Satpol PP harus tetap humanis dalam menangani unjuk rasa, tawuran, penertiban bangunan di bantaran kali. Satpol PP harus bisa menyentuh hati masyarakat yang melakukan pelanggaran sehingga dalam pelaksanaannya juga tetap bisa disegani dan tidak seperti pengusir. Satpol PP juga harus memberikan jalan keluar dengan hati yang lembut,” ujar Djarot.

Djarot menyayangkan apabila di dalam penertiban oleh Satpol PP sampai terjadi aksi bentrok dengan warga. Upaya paksa menurutnya merupakan upaya paling terakhir ketika sudah tidak ada pilihan lain. Djarot optimis Satpol PP tahu kapan harus berbicara keras dan kapan harus berbicara secara lunak.

“Contohnya pedagang kaki lima (PKL), lebih baik mereka menertibkan sendiri dagangannya, dan Satpol PP membantu. Jangan merusak atau mengobrak-abrik gerobak dan barang dagangan mereka. Itu juga investasi untuk hidup mereka. Mari kita buktikan Satpol PP DKI Jakarta punya integritas yang tangguh dan kompetensi yang baik,” ucap Djarot menambahkan.

Sesuai pedoman dan tata cara sertifikasi dalam rangka penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, metode yang dipakai dalam uji kompetensi dan sertifikasi ini adalah tes tertulis, wawancara oleh Tim Psikolog Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta, uji sikap dan perilaku melalui Computer Assited Test (CAT), dan Focus Group Discussion (FGD).

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum