Tak Setuju Kebijakan Mobil Murah, Jokowi Kirim Surat ke Wapres

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono, terkait dengan kebijakan mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan program mengurangi kemacetan ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan telah mengirimkan surat kepada Wapres. “Kita menyurati juga ke Wapres terkait masalah ini, karena kita dikejar untuk menyiapkan fasilitas dan infrastruktur cepat, tapi kemudian ini datang mobil murah,” kata Jokowi di Balai Kota (17/9).

Meskipun demikian, Jokowi mengakui kebijakan pembatasan kendaraan di Jakarta tidak mungkin dipercepat. Sebab untuk penerapan pembatasan kendaraan ganjil genap ataupun ERP (electronic road pricing) membutuhkan moda transportasi yang baik. “Tidak mungkin dipercepat karena sebelum bus datang, kita tidak bisa apa-apa. Karena alternatif transportasinya harus ada.” kata Jokowi.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah berusaha menambah armada bus TransJakarta. Selain itu, untuk jangka pendek disiapkan juga ratusan bus untuk perbaikan moda transportasi. Sementara untuk jangka panjang akan dibangun angkutan massal berbasis rel seperti mass rapid transit (MRT) dan monorel.

“Jadi nanti kalau bus datang antara November atau Desember, baru kita masuk ke ganjil genap. Kemudian setelah ganjil genap berjalan dan di lapangan tidak ada masalah baru masuk lagi ke ERP,” ucapnya.

Diakui Jokowi pemerintah tidak memikili jurus lain untuk mengantisipasi kebijakan mobil murah selain dengan pembatasan kendaraan dengan ganjil genap dan ERP. Namun, saat ini sedang dibahas pula untuk meningkatkan pajak parkir di Jakarta. “Antisipasinya dihajar dengan ganjil genap dan ERP, tidak ada yang lain. Termasuk juga nanti mungkin pajak parkir yang tinggi. Tapi ini masih terus kita godok,” jelasnya. (beritajakarta.com)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja