Tiga Pimpinan Lembaga Buat Komitmen Pembahasan RAPBN 2017

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani membuat komitmen bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 menjadi lebih sehat, kredibel, akuntabel, bersih dan baik.

"Saya rasa ini adalah spirit yang positif buat saya sebagai Menteri Keuangan yang baru. Jadi saya akan mencoba untuk menjalankan pembahasan RAPBN 2017 tentu dengan prinsip-prinsip yang telah kita sepakati," kata dia pada saat konferensi Pers di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta pada hari Senin (29/8).

Komitmen yang telah disepakati kata dia, penetapan asumsi makro dengan mempertimbangkan dari sisi penerimaan negara.

"Dari sisi penerimaan negara, banyak hal-hal harus diperbaiki dari kami sendiri baik dari sisi dokumentasi dan cara kita melakukan pembahasan sampai kemudian pengaruhnya ke APBN," kata dia.

Kemudian, komitmen selanjutnya mengenai pembahasan anggaran di Kementerian/Lembaga dan transfer dana ke daerah agar dilakukan kajian sehingga tidak terjadi tumpang tindih baik dari sisi anggaran maupun dari peranan dari Kementerian/Lembaga.

"Kami telah melihat banyak fungsi yang didelegasikan apakah dengan desentralisasi, konsentrasi ataupun bantuan itu bisa di clearkan sehingga tidak ada anggaran berada di daerah abu-abu yang kemudian menyebabkan tumpang tindih serta menimbulkan potensi korupsi," kata dia.

 Selain itu, Pemerintah, DPR-RI dan KPK telah sepakat untuk melakukan konsultasi dengan prinsip-prinsip konsisten.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum