Tim Penyelesaian Polemik “KPK vs Polri” Jadi 9 Orang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tim independen bertugas membantu Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian polemik dua institusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kini beranggotakan sembilan orang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie mengatakan dua nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan sosiolog Imam Prasodjo.

"Dari Polri tambah lagi tokohnya, Pak Sutanto. Jadi biar ada yang pengalamannya pernah di KPK dua yaitu Pak Erry dan Pak Tumpak ditambah dari Polri dua Pak Oegroseno dan Pak Sutanto," kata Jimli di kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Meski demikian, Jimly memastikan para purnawirawan maupun mantan pemimpin KPK tersebut dapat menjaga independensi dalam membantu Presiden Jokowi menyelesaikan polemik tersebut. Tim ini akan diketuai oleh Syafii Ma'arif, Wakil Jimly, sedangkan Sekretaris Hikmahanto Juwana.

Jimly pun menjelaskan tim ini akan bertugas mencari fakta dan mencari solusi yang diusulkan pada presiden. Semua tugas itu, kemudian akan dijabarkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang akan ditandatangani presiden.

"Kami beri masukan yang ada kaitan dengan hubungan KPK dengan polri, menyangkut kelembagaan tapi termasuk juga kasus yang menyangkut person yang sedang diproses hukum KPK, atau person KPK yang diproses hukum oleh Polri. Nanti kita tunggulah," kata dia.

Mulai Hari Ini

Jimly mengungkapkan tim independen sudah mulai bekerja hari ini untuk mengatasi polemik yang terjadi pada dua institusi penegak hukum, yaitu KPK dan Polri.

Dia juga menjelaskan tim independen mendapat tenggat waktu bekerja selama 30 hari dari Presiden Jokowi. Apabila dirasa pekerjaan masih membutuhkan waktu, maka ada penambahan tenggat waktu selama 30 hari lagi.

"Jadi tim ini akan mencari fakta, mengundang dan mendatangi pihak terkait dan memberikan rekomendasi," kata Jimly.

Editor : Bayu Probo