Google+
Loading...
HAM
Penulis: Bob H. Simbolon 17:18 WIB | Jumat, 01 April 2016

ULMWP Tolak Usul Luhut Kirim Utusan Khusus ke Pasifik Selatan

Duta Besar ULMWP untuk Kepulauan Pasifik, Amatus Douw (ketiga dari kiri) dan Sekretaris Jendral ULMWP, Octovianus Mote, ketika berduskusi dengan Anggota Parlemen Selandia Baru (Foto: RNZI)

SATUHARAPAN.COM - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) keberatan atas langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dengan mengatasnamakan penduduk Melansia untuk mengirim utusan dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang berada di Pasifik Selatan.

Duta Besar ULMWP untuk Kepulauan Pasifik,  Amatus Douw, mengatakan bahwa dirinya adalah utusan untuk kepentingan Papua di Pasifik Selatan.

"Rencana pemerintah Indonesia mengirim utusan dengan agenda perluasan kolonialis tidak memiliki hubungannya dengan mewakili kepentingan orang Papua," kata dia seperti dilansir radionz pada hari Jumat (1/4).

Douw juga mengatakan, Pemerintah Indonesia seharusnya tidak mengganggu representasi kepentingan Papua di Melanesia di wilayah Pasifik.

"Kami tidak pernah mengganggu urusan Asia di wilayah Anda dan Indonesia bukan  Pasifik atau negara Melanesia," kata dia.

Untuk bergabung ke dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) harus mendapat pengakuan sebagai anggota MSG penuh yaitu PNG, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan gerakan Kanak adat Kaledonia Baru dan hak Papua seusai dengan representasi daerah.

Sebelumnya, diberitakan Indonesia akan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Pasifik Selatan dengan menunjuk utusan khusus ke wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, hari Rabu (30/3) mengatakan ia akan mengusulkan penugasan seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri untuk terlibat dengan tetangga timur Indonesia dan menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah rumit seputar Papua.

Luhut mengatakan padangan Jakarta ke arah timur merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melawan separatis yang sejauh ini mencegah pemerintah untuk mengembangkan provinsi paling timur Indonesia ini.

"Saya akan mengusulkan kepada Presiden (Joko Widodo) dan Menteri Luar Negeri (Retno LP Marsudi). Adalah penting bahwa ada utusan yang dapat menyampaikan pesan kami ke negara pulau Pasifik," kata Luhut

Editor : Eben E. Siadari

Baca Juga:

Back to Home