Loading...
SAINS
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 16:33 WIB | Sabtu, 13 September 2014

Walhi : Sistem Hutan Kerakyatan Harus Dikembalikan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (tengah) saat menerima plakat penghargaan dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan (tengah) sebagai bentuk apresiasi atas pemilihan isu lingkungan yang dimasukan dalam debat capres 2014 lalu. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (3/9) (Foto: Dedy Istanto).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional mengatakan sistem hutan kerakyatan harus dikembalikan lagi agar rakyat mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjaga hutan.

"Saat ini sistem hutan kerakyatan hampir tidak ada lagi dan kebanyakan diambil alih oleh perusahan dengan izin pemerintah setempat," ucap Manajer Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional Zenzi Suhadi di Jakarta, Sabtu (13/9).

Ia mengatakan, dengan adanya sistem hutan kerakyatan itu maka pelestarian hutan akan tetap terjaga dan masyarakat merasa memiliki dan menjaga hutan sebagai tempat kehidupan mereka.

Untuk itu pemerintah harus bisa mendukung sistem tersebut dan mengembalikan hutan kepada rakyat serta memberikan bantuan agar rakyat bisa mengelola perkebunan di dekat hutan tempat mereka tinggal.

"Hutan akan aman apabila dijaga oleh rakyat itu sendiri tapi sebaliknya apabila diserahkan ke perusahaan maka yang terjadi kebakaran hutan di mana-mana," katanya.

Kebakaran hutan akan terus terjadi apabila pemerintah memutuskan akses rakyat untuk menjaga hutan dengan tidak memberikan lahan guna mereka berkebun.

"Kami akan terus mendorong sistem tersebut agar tidak hilang dan rasa tanggung jawab rakyat untuk menjaga hutan akan tetap ada sampai kapanpun," katanya.(Ant)

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home