8 Partai Oposisi Thailand Sepakati Koalisi, Peluang Ambil Alih Pemerintahan

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM-Partai Move Forward, oposisi Thailand dan peraih suara teratas dalam pemilihan nasional pekan lalu, menandatangani perjanjian dengan tujuh partai lainnya pada hari Senin (22/5) tentang platform bersama yang mereka harapkan akan mengarah pada pembentukan pemerintahan koalisi pada bulan Juli.

Kesepakatan 23 poin itu mengesampingkan beberapa masalah yang mudah berubah sambil berusaha untuk mempertahankan sebagian besar agenda yang membawa Partai Move Forward yang progresif meraih kemenangan pada 14 Mei yang menakjubkan, di mana ia merebut 152 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 500 orang dengan mempromosikan perubahan setelah sembilan tahun pemerintahan konservatif yang didukung tentara.

Masalah yang paling diperdebatkan, amandemen undang-undang yang keras terhadap kritik terhadap monarki, tidak dimasukkan dalam pakta tersebut.

Proposal itu telah menjadi bagian dari platform kampanye partai Move Forward, dan banyak anak muda Thailand ingin melihatnya dipertimbangkan bersama dengan reformasi demokrasi lainnya. Namun, monarki dianggap sebagai pilar identitas nasional Thailand dan kaum konservatif menentang setiap perubahan undang-undang, yang menetapkan hukuman hingga 15 tahun penjara.

Beberapa dari delapan partai tidak mau dikaitkan bahkan dengan seruan ringan untuk reformasi hukum.

Pakta tersebut mengatakan, “Semua pihak setuju bahwa setiap misi yang akan dilakukan pemerintah tidak boleh mempengaruhi status negara sebagai negara kesatuan, status negara sebagai negara demokrasi di bawah kerangka monarki konstitusional, dan status monarki yang tidak dapat diganggu gugat.”

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, mengatakan negosiasi itu “berhasil, komprehensif, dan awal yang baik.”

“Saya adalah perdana menteri terpilih dan ada beberapa hambatan seperti yang Anda pahami, tetapi kami memiliki tim yang kuat untuk mengelolanya, dan mudah-mudahan, dapat meminimalkan risiko dan meminimalkan faktor destabilisasi yang memengaruhi perekonomian.”

Suasana pemilih untuk perubahan digarisbawahi oleh posisi kedua oleh partai oposisi, Pheu Thai, antagonis lama dari tentara yang pemerintahan terakhirnya digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2014.

Kedelapan pihak menandatangani perjanjian itu pada konferensi pers pada hari Senin, tepat sembilan tahun setelah Perdana Menteri saat ini, Prayuth Chan-ocha, merebut kekuasaan sebagai panglima militer dalam kudeta tersebut.

Kesepakatan hari Senin mencakup beberapa kebijakan inti Move Forward, seperti menyusun konstitusi baru yang lebih demokratis, mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis, mendesentralisasikan kekuasaan administratif, dan beralih dari wajib militer ke pendaftaran sukarela “kecuali ketika negara sedang berperang.”

Ini juga menyerukan reformasi polisi, militer, layanan sipil dan proses peradilan, penghapusan monopoli bisnis, dan pemulihan kontrol atas produksi dan penjualan ganja setelah dekriminalisasi de facto yang dilakukan dengan buruk tahun lalu.

Koalisi delapan partai menguasai 313 kursi di majelis rendah, mayoritas yang kuat, tetapi itu tidak cukup untuk memastikan dapat merebut kekuasaan. Di bawah konstitusi rancangan militer, perdana menteri dipilih melalui pemungutan suara bersama majelis rendah dan Senat, yang 250 anggotanya ditunjuk oleh pemerintah militer pasca kudeta. Itu berarti kandidat yang menang membutuhkan setidaknya 376 suara dan hampir pasti membutuhkan dukungan dari Senat, sebuah badan royalis yang sangat konservatif.

Beberapa poin dalam kesepakatan hari Senin membutuhkan penyesuaian.

Itu menyerukan "Undang-undang Kesetaraan Pernikahan untuk memastikan hak yang sama bagi semua pasangan, tanpa memandang jenis kelamin," tetapi menambahkan kualifikasi bahwa itu harus dilakukan "tanpa melanggar prinsip-prinsip agama yang dianut setiap individu." Kata-kata itu dipandang penting untuk mendukung Partai Prachachat yang beranggotakan sembilan kursi, yang basisnya adalah Muslim konservatif di Thailand selatan.

Kekhawatiran Prachachat juga disorot dalam klausul tentang monopoli, yang menargetkan produsen besar minuman beralkohol yang sangat terlindungi.

“Hapus monopoli dan promosikan persaingan yang adil di semua industri, seperti minuman beralkohol, dengan Partai Prachachat berhak untuk tidak setuju pada industri alkohol saja, karena alasan agama,” ia mengatakan.

Pakta tersebut mencakup bagian tentang prinsip umum yang mengatakan bahwa “Semua pihak memiliki hak untuk mengadvokasi kebijakan tambahan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang digariskan dalam perjanjian ini.” (AP)

Editor : Sabar Subekti