Loading...
INDONESIA
Penulis: Sabar Subekti 20:16 WIB | Senin, 01 Februari 2021

AHY: Ada Gerakan Ambil Alih Kekuasaan Partai Secara Paksa

Dia menyebutkan gerakan ini didukung orang di sekitar Istana.
AHY: Ada Gerakan Ambil Alih Kekuasaan Partai Secara Paksa
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ketika menyampaikan penjelasan. (Foto: tangkap layar video).
AHY: Ada Gerakan Ambil Alih Kekuasaan Partai Secara Paksa
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: dok. Ist.)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebutkan saat ini partainya sedang diincar untuk diambil alih secara paksa oleh orang di dalam lingkaran istana ata di sekitar kekuasaan Joko Widodo. 

Agus yang biasa dipanggil AHY mengatakan hal itu hari Senin (1/2) dalam acara jumpa pers di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Jakarta. Acara itu disiarkan secara langsung melalui video streaming. 

VIdeo konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Klik di sini!

"Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang; tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," kata AHY.

Agus mengatakan amereka yang dianggap akan merebut paksa partainya. Gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat, dan satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Disebut Didukung Menteri

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang; terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu," tambahnya.

Ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol. "Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

AHY mengatakan gerakan ini telah didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi di pemerintahan Jokowi. "Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.

Ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol. 

Para pimpinan dan kader Demokrat yang menyampaikan laporan tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

AHY juga menyebut upaya mengambil alih kekuasaan partai secara paksa itu juga didukung sejumlah menteri kabinet Joko Widodo. Dan dia mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo meminta klarifikasi hal itu.

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Edu Fair
Back to Home