Alex Retraubun: Mewujudkan Negara Maritim dengan Memandirikan Nelayan
Wilayah pesisir dengan sekitar 3 juta nelayan banyak yang merupakan kantong kemiskinan, meskipun laut merupakan daerah produktif; Hasil laut senilai Rp 300 triliun dicuri oleh nelayan asing setiap tahun.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Membangun kemandirian nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir merupakan program yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.
Hal itu diungkapkan pakar kelautan Prof. Dr. Alex Retraubun, dalam wawancara dengan satuharapan.com, hari Jumat (10/10) di Jakarta, di tengah-tengah seminar tentang “Kedaulatan dan Kemandirian Ekonom” yang diselenggarakan Persekutuan Inteligensia Kristen Sinar Kasih (PISKA).
Alex yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian itu mengungkapkan bahwa ada hal yangb paradoks dalam masalah kelautan, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Wilayah itu umumnya merupakan kantong kemiskinan, padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah yang produktif.
Paradoks ini mencerminkan selama ini ada masalah salah kelola terhadap laut yang merupakan 75 persen wilayah Indonesia. Alex menjelaskan bahwa interes pemerintahan masih pada industri besar, dan kurang memperhatikan yang berskala kecil, termasuk yang di pesisir.
Masalahnya, mengurus industri kecil ini memang memiliki beban yang besar, karena termasuk membangun mental kemandirian. Sayangnya, daerah pesisir termasuk yang kurang diperhatikan, akibat kepentingan politik yang kuat. Mereka didatangi terutama kalau menjelang pemilu.
Penangkapan Destruktif
Nelayan di Indonesia diperkirakan sekitar tiga juta jiwa. Dan menurut Alex, akibat wilayah pesisir yang banyak menjadi kantong kemiskinan, praktik penangkapan yang destruktif (destructive fishing) makin banyak terjadi di laut, seperti penggunaan bom dan potasium.
Akibat praktik ini, kelestarian sumber daya kelautan bisa terancam, dan hasil laut akan terus menurun. Jika situasi ini berlanjut, kelompok masyarakat ini akan menjadi semakin miskin.
Selain itu, wilayah pulau-pulau terluar berada dalam kondisi yang umumnya lebih kurang baik, karena umumnya lebih terisolir. Padahal keberadaan pulau terluar menentukan volume wilayah Indonesia.
Menurut Alex, ada 92 pulau terluar di Indonesia yang menentukan batas wilayah. Namun kurang dari separohnya yang dihuni. Alex menyarankan bahwa karena keberadaan pulau itu menentukan volume wilayah, maka perlu upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di sana.
Pencurian Ikan
Alex mengatakan bahwa Indonesia selama ini belum dikelola sebagai negara maritim, apalagi negara maritim yang kuat. Sebab, tiga syarat sebagai negara maritim harus menunjukkan kemampuan dalam mermanfaatkan sumber daya laut, pengamanan laut dan pengendalian laut, belum bisa diwujudkan.
Dia menyebutkan bahwa di antara tiga juta nelayan di Indonesia banyak yang hanya nelayan kecil, atau yang aktivitas penangkapan hanya mampu satu hari (one day fishing). Dan hasil tangkap mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan harian.
Ketika gelombang laut naik, banyak nelayan yang tidak bisa menangkap ikan. Pada situasi seperti ini, nelayan asing yang mampu menjelajah samudera justru beraksi mencuri ikan di parairan Indonesia. “Saat ombak tinggi, mereka berpesta di laut menangkap ikan kita,” kata dia.
Presiden terpilih, Joko Widodo pernah mengungkapkan dalam debat calon presiden bahwa setiap tahun ikan di perairan Indonesia yang dicuri nelayan asing mencapai nilai sekitar Rp 300 triliun.
Dalam kaitan ini, menurut Alex, pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla yang akan mengembangkan poros maritim, harus mengembangkan kemampuan pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian laut, dengan terutama membangun kemandirian masyarakat pesisir.
Faktor Penyebab Telat Bicara pada Anak
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pengurus Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial Ikatan ...