Loading...
DUNIA
Penulis: Martha Lusiana 18:50 WIB | Sabtu, 16 Mei 2015

AS Desak Tiongkok Hentikan Reklamasi Laut China Selatan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry (kiri), berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi (kanan), saat konferensi persa Sabtu (16/5), dalam kunjungan ke Tiongkok selama dua hari. (Foto:dw.de)

BEIJING, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry, mendesak Beijing untuk menghentikan proyek reklamasi di Laut China Selatan.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, Sabtu (16/5), saat Kerry melakukan kunjungan ke Negeri Tirai Bambu selama dua hari.

Dalam kunjungan tersebut ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dalam tujuan maritim Tiongkok terkait kegiatan reklamasi tersebut.

Seperti telah diketahui bahwa Laut China Selatan menjadi persoalan di banyak negara. Tiongkok menegaskan berhak atas 90 persen wilayah Laut China Selatan dari 3,5 juta kilometer persegi, sementara Filipina, Taiwan, Brunei, dan Vietnam juga mengeklaim kepemilikan.

Wang menanggapi pernyataan Kerry tersebut dengan mengatakan bahwa negaranya akan melakukan dialog, tetapi tidak akan mundur dari upaya pembelaaan kedaulatan dan integritas teritorial.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa sikap Tiongkok untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial merupakan tekad yang kuat," kata Wang.

"Ini adalah permintaan masyarakat terhadap pemerintah dan hak kami," katanya.

"Terkait dengan pembangunan di pulau-pulau Nansha dan proyek terumbu, menjadi sepenuhnya kedaulatan Tiongkok," kata Wang, dengan menggunakan nama Tiongkok sebagai tujuh karang di kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.

Wang juga menyatakan keprihatinannya pada rencana AS yang akan mengirim pesawat militer dan kapal ke Laut China Selatan. Namun, Kerry tidak menanggapi pernyataan Wang terkait tujuan AS mengirim kapal dan pesawat militer ke wilayah tersebut.

Meski demikian, AS tidak berpihak pada klaim kedaulatan atas Laut China Selatan, melainkan menegaskan perlu ada negosiasi banyak pihak. (dw.de)

Editor : Eben Ezer Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Back to Home