Bappenas akan Hentikan Anggaran Survei Kementerian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo terkait penghentian program atau proyek survey di kementerian/lembaga. Bappenas hanya akan mengeluarkan anggaran untuk survei serta pencarian data dan informasi bagi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti akan kita tindak lanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS saja," kata Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, usai menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar di Jakarta, seperti dikutip Antara, hari Rabu (27/4).

Pada hari Selasa (26/4) kemarin, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian menghentikan proyek yang berkaitan dengan survei serta pencarian data dan informasi. Menurutnya, seluruh kementerian harus menggunakan data milik BPS.

Sofyan pun menjelaskan, penggunaan satu data dari BPS akan coba mulai dilakukan untuk perencanaan program tahun anggaran tahun 2017. "Jadi kita gunakan single data dari BPS. Dan Bappenas sedang mengkoordinasi One Data Indonesia, jadi semua data akan sama dan kita sharing," ujar Sofyan.

Bappenas sedang mengoordinasikan pusat data di seluruh kementerian/lembaga dan selanjutnya akan memadukannya.

"Jadi nanti anda tidak perlu lagi thawaf (keliling) mencari data," kata Sofyan.

Sebelumnya, dalam acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari Selasa (26/4), Jokowi mengatakan, kunci memenangkan persaingan dalam era kompetisi seperti saat ini adalah memiliki data dan informasi yang strategis, akurat, berkualitas, dan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Sehingga, setiap kebijakan yang diformulasikan dapat menghasilkan keadilan.

“Data BPS yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tidak meleset. Jadi memang datanya harus betul-betul detail dan akurat,” kata Jokowi.

Kemudian, dia melanjutkan, data mengenai produksi beras. Menurutnya, berbedanya data milik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menyulitkan pembuatan kebijakan impor.

Menurutnya, problematika seperti itu harus diakhiri. “Mulai sekarang saya tidak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang, di BPS,” katanya.

Editor : Bayu Probo