Belum Bayar Iuran, Lebanon Kehilangan Suara di PBB

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM-Lebanon yang dilanda krisis pada hari Sabtu (11/1) mengatakan pihaknya "menyesal" berada di antara tujuh negara yang dilucuti oleh PBB tentang hak suara di Majelis Umum, karena gagal membayar iuran mereka.

Keputusan PBB dapat "membahayakan kepentingan Lebanon, prestise, dan reputasinya," kata kementerian luar negeri Lebanon, dikutip kantor berita NNA.

Kementerian itu "menyesali" langkah PBB itu dan meminta solusi ditemukan "secepat mungkin," dengan mengatakan situasinya "dapat diperbaiki."

Kementerian keuangan kemudian mengatakan bahwa tunggakan Lebanon akan dibayarkan pada hari Senin (13/1) mendatang. Namun belum jelas berapa banyak Beirut berutang kepada PBB.

Pada hari Jumat PBB mengatakan bahwa tujuh negara, Lebanon, Yaman, Venezuela, Republik Afrika Tengah, Gambia, Lesotho, dan Tonga, menunggak pembayaran kontribusi keuangan mereka dan tidak dapat bicara dalam sesi ke-74 Majelis Umum PBB.

Menurut Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, negara-negara anggota yang berada di belakang atas pembayaran iuran dalam jumlah yang sama atau melebihi kontribusi karena dua tahun sebelumnya dapat kehilangan suara mereka di Majelis Umum.

Negara-negara anggota yang dapat menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk membayar adalah karena kondisi di luar kendali mereka diizinkan sebagai pengecualian.

Kementerian luar negeri Lebanon berpendapat bahwa mereka telah "melakukan semua tugasnya dan menyelesaikan semua transaksi dalam tenggat waktu" tetapi tidak menjelaskan siapa yang harus disalahkan atau mengapa dana tidak ditransfer ke PBB.

Departemen Keuangan Lebanon membalas dengan mengatakan tidak menerima permintaan untuk melakukan pembayaran, menurut laporan AFP.

Lebanon menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak perang saudara 1975-1990.

Bank Dunia memperkirakan bahwa Lebanon sedang dalam resesi, dan telah memperingatkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan dapat meningkat dari sepertiga menjadi setengah populasi Lebanon.

Penurunan ekonomi itu terjadi dan memicu gerakan rakyat dengan protes anti-pemerintah yang telah dimobilisasi sejak 17 Oktober. Para pengunjuk rasa menuntut penghapusan kelas politik yang mereka anggap tidak kompeten dan korup, dan meninggalkan sistem politik sektarian yang membuat pemerintah tidak efektif bekerja.

Editor : Sabar Subekti