Loading...
INDONESIA
Penulis: Saut Martua Amperamen 09:51 WIB | Sabtu, 09 Desember 2017

Bertemu Jokowi, Presiden Nauru Tak Lagi Kritik RI Soal Papua

Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (08/12) (Foto: setkab)

BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa, bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Jumat (8/12)

Presiden negara Pasifik yang mendadak terkenal di Indonesia September tahun lalu karena pidatonya di Sidang Umum PBB mengangkat isu Papua, hadir di Indonesia untuk menjadi pembicara pada Bali Democracy Forum (BDF) yang ke-10 di Serpong, Banten. Sedangkan kunjungannya ke Istana Kepresidenan Bogor dimaksudkan untuk membicarakan kerjasama kemaritiman.

Laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) mencatat pertemuan kedua kepala negara telah menghasilkan kesepakatan kerja sama di bidang maritim dan manajemen sumber daya kelautan.

Laman resmi Setkab juga mengutip pernyataan Menlu Retno Marsudi bahwa karena Nauru adalah negara kepulauan kecil, perubahan iklim menjadi masalah yang sangat menantang. 

“Tantangan utama termasuk di bidang climate change terutama naiknya level air laut,” kata Retno kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Nauru.

Menurut Menlu, Indonesia ini adalah negara kepulauan, 17.000 pulaunya, dan ribuan pulaunya adalah pulau-pulau kecil. Karena itu, kepentingan negara kecil di Pasifik juga merupakan kepentingan Indonesia.

Buat negara-negara kecil di Pasifik, lanjut Menlu, masalah climate change itu adalah isu survival, karena kalau air laut terus naik ke atas, maka mereka, pulau-pulaunya, akan tenggelam. 

“Oleh karena itu, kita tunjukkan keberpihakan kita terhadap kepentingan negara-negara kepulauan kecil,” ujarnya.

Indonesia akan membantu Nauru dalam bentuk membangun kapasitas untuk dua isu tersebut.

Sekarang Nauru Sahabat RI

Pada September 2016, Nauru adalah satu dari tujuh negara Pasifik yang mengkritisi Indonesia di Sidang Umum PBB terkait dengan isu pelanggaran HAM di Papua.

Dalam salah satu bagian pidatonya ketika itu, ia mengatakan negaranya sangat prihatin dengan situasi di Papua, terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM di sana.

"Nauru sangat prihatin dengan situasi di Papua (Barat) termasuk adanya tuduhan pelanggaran HAM," kata dia ketika itu.

Oleh karena itu, Nauru menekankan perlunya dilaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pacific Islands Forum (PIF) pada pertemuan pemimpinnya di Republik Federasi Mikronesia sebelumnya. Rekomendasi itu adalah tentang perlunya dialog yang konstruktif dengan pemerintah Indonesia tentang Papua.

Ketika disinggung mengenai posisi Nauru saat ini setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa sikap kritis Nauru adalah pada tahun 2016, sedangkan tahun ini negara tersebut sudah berubah.

Retno mengatakan Presiden Nauru telah menyampaikan sikap kepada Presiden Jokowi bahwa Nauru adalah sahabat Indonesia.

"Dia  menyampaikan bahwa 'I am your friend'. Jadi saya kira sudah jelas posisinya," kata Retno.

Nauru merupakan negara anggota Pacific Island Forum (PIF) dan Pacific Island Coalition for West Papua (PICWP). PIF adalah forum beranggotakan 16 negara dan wilayah di Pasifik, terdiri dari Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, French Polynesia dan Kaledonia Baru. 

Selain bergabung di PIF, Nauru tahun lalu Nauru juga ikut bergabung dengan kelompok negara-negara Pasifik yang peduli pada nasib Papua, yaitu Pacific Island Coalition for West Papua (PICWP). Koalisi yang dipimpin oleh PM Solomon Islands ini, bertujuan untuk menggalang dukungan negara-negara Pasifik untuk menyerukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melakukan intervensi atas pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri bagi Papua. Anggota awal PICWP terdiri dari Pemerintah Kepulauan Solomon, Pemerintah Vanuatu, kelompok Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste(FLNKS),  Pemerintah Tuvalu, Republik Nauru, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pasifik, Pacific Islands Association Non Govermental Organization (PIANGO).

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home