BKPM: Isu SARA di Pilkada Hal Biasa, Tak Ganggu Investasi
Yang paling penting adalah komitmen calon kepala daerah memenuhi janji-janji kampanye mereka.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis, mengatakan isu bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta merupakan hal yang biasa dan wajar saja.
Menurut Azhar, isu SARA dalam Pilkada tidak akan menjadi gangguan dalam iklim investasi di Jakarta. Dia mencontohkan, Amerika Serikat yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) presiden tahun ini dan Donald Trump dan Hillary Clinton saling melemparkan berbagai isu pada masa kampanye politik keduanya.
“Begini, isu SARA itu sebetulnya tidak akan menjadi (gangguan dalam iklim investasi). Itu biasa di mana-mana biasa. Lihat Clinton sama Trump, sekarang itu isunya ke mana-mana,” kata Azhar Lubis kepada satuharapan.com di Kantor BKPM, Jakarta, hari Selasa (20/9).
Azhar mengatakan investor atau pelaku bisnis sudah biasa menghadapi berbagai isu dalam masa pilkada maupun pemilu. Menurut dia, yang paling penting adalah komitmen calon kepala daerah memenuhi janji-janji kampanye mereka.
“Sebetulnya yang penting itu adalah bagaimana mereka komitmen terhadap apa yang mereka janjikan. Itu kan sekarang sudah biasa kita, ‘wow masa kampanye, wah itu selalu begitu,’ rakyat sudah biasa itu, tidak usah khawatir bisnis pun sudah biasa,” kata dia.
Baca juga Profesor UI: Pilkada DKI Barometer Iklim Bisnis RI di Dunia
“Yang penting bagaimana Anda men-deliver apa yang dijanjikan itu. Jadi apa yang dibicarakan sekarang ini di Pilkada tidak hanya di DKI Jakarta, tapi di mana-mana kan? Itu biasa itu. Namanya orang kan mau mendapatkan kursi kan, dia akan melakukan sesuatu, tapi akhirnya kan rakyat yang bicara,” dia menambahkan.
Azhar berharap masyarakat dapat memilih calon gubernur DKI Jakarta terbaik untuk menjadi pemimpin Jakarta ke depan.
“Kita harapkan yang terpilih adalah yang terbaik,” katanya.
Editor : Eben E. Siadari
Niger Tangguhkan Izin Operasional BBC Tiga Bulan
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM - Otoritas Niger telah menangguhkan izin operasional siaran stasiun BBC yang...