BPKP Minta Pemprov DKI Tingkatkan Serapan Anggaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dinilai masih rendah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera meningkatkan serapan anggaran daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto, usai pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (15/9) siang.

“Pertemuan tadi berkaitan dengan penyerapan anggaran. Kami minta agar lebih difokuskan lagi, karena penyerapan anggaran DKI belum terlampau besar. Kedatangan kami ke sini juga semacam memberikan masukan kepada Pak Ahok supaya bisa memberikan informasi bagaimana penyerapan anggaran yang baik,” katanya. 

BPKP menjabarkan peningkatan penyerapan anggaran di DKI meliputi standar biaya komponen dan pelaksanaan barang dan jasa. Keduanya dianggap masih sangat rendah sehingga terancam tidak terealisir dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Hal itu yang disayangkan oleh BPKP.

“Silpa atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode di DKI diharapkan rendah. Sangat disayangkan apabila ada anggaran yang tidak terealisir. Pemprov harus berusaha agar pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai penyusunan anggaran, sehingga harga satuan memadai dan saat pelaksanaannya tidak mengalami di bawah harga yang ditetapkan,” katanya.

Terkait hal itu, Ahok mengakui, pengadaan barang di DKI masih bermasalah. Rendahnya serapan anggaran juga diakui rendah karena belum dilakukan pembayaran proyek kota.

“Proyek kami rata-rata belum dibayar, jadi serapannya rendah. Segera dievaluasi,” ujar Ahok, hari Kamis (15/9), di Jakarta.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) DKI Jakarta, pada triwulan III sampai dengan tanggal 31 dan 29 Juli 2016, kinerja pengeluaran tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan kinerja tahun 2015, yakni meningkat 10,05 persen atau senilai Rp 7,038 triliun. Peningkatan kinerja tertinggi adalah belanja, meningkat 12,56 persen atau senilai Rp 7,580 triliun. Kinerja terendah adalah pengeluaran pembiayaan daerah, naik 9,36 persen atau meningkat Rp 676,825 milyar. Realisasi belanja masih dominan sebagai penyumbang terbesar realisasi pengeluaran, yakni 96,68 persen. Grafik belanja DKI hingga 31 Juli mencapai 33,06 persen atau senilai Rp 19.818 triliun.

Editor : Eben E. Siadari