Cegah APBN Bocor, Menkeu Gandeng KPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk bekerja sama dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di lingkungan kementerian agar tidak ada kebocoran. Saat ini Kemenkeu sedang mengelola APBN hingga Rp 1.800 triliun.

“Kita harus minta kerja sama yang baik dengan KPK untuk mencegah korupsi, baik di kementerian keuangan sendiri atau pemerintahan pada umumnya,” kata Bambang di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Dalam pertemuan kurang dari satu jam tersebut, KPK mendorong penerimaan dana negara lebih tinggi melalui perbaikan pada kepatuhan. Pengawasan belanja juga akan ditingkatkan agar tidak terjadi penggelembungan anggaran.

“Intinya kita akan melakukan kerja sama langsung, melihat hal-hal yang diperkirakan bisa menjadi sumber kebocoran baik penerimaan maupun di belanja. Kita berdua sepakat untuk kerja sama,” kata Bambang menegaskan.

Selain Bambang, dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Badarudin dan dua direktur jenderal.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja