Debat Umum PBB, Hampir Semua Negara Ingatkan Ancaman NIIS

Dihadiri 193 Raja, Presiden, Perdana Menteri dan Observer; Dibahas pembantgunan pacsa 2015; Isu perubahan iklim dibahas semua negara;

Debat Umum pada Majelis Umum PBB. (Foto: un.org)

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengangkat topik yang beragam. Namun masalah ancaman kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) salah satu yang diungkapkan hamper oleh semua negara.

Sidang tahunan yang dimulai 24 Sep0tember dan berakhir 30 September itu merupakan pleno ke-69 sebagai debat umum bagi anggota PBB. Sebanyak 193 negara yang diwakili Raja, Presiden, Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri tampil di panggung politik utama tingkat dunia itu. Selain itu, tampil juga dua delegasi observator.

Mereka yang berpidator di Debat Umum itu adalah 117 Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, tiga Wakil Presiden, delapan Wakil Perdana Menteri, 56 Menteri dan Ketua Delegasi.

Pembangunan dunia pasca 2015 ternyata bukan satu-satunya yang dibahas pada pimpinan negara dunia. Mereka membahas juga masalah perubahan iklim, upaya memerangi terorisme, isu-isu kepentingan regional seperti krisis Ukraina, Suriah, dan Israel-Palestina.

"Debat Umum merupakan panggung global politik dunia, dan berfungsi sebagai kesempatan untuk mengingat nilai intrinsik keterlibatan kita bersama dalam karya organisasi ini (PBB_Red.,"kata Presiden Majelis Umum, Sam Kutesa di alamat penutupan hari Selasa (30/9) sore waktu setempat di Markas Besar PBB di New York.

Dalam debat umum itu, hampir semua negara mengacu pada agenda pembangunan pasca 2015, perang melawan kemiskinan, perubahan iklim dan terorisme, dan hampir semua negara menyoroti secara khusus ancaman teroris dari NIIS.

Sebagian negara membahas masalah mendesak tentang epidemi Ebola yang mematikan dan melanda Afrika Barat. Masalah ini kemudian menjadi subjek pertemuan tingkat menteri.

Perubahan iklim juga subjek utama yang diangkat hampir semua negara, khususnya negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil yang potensial menanggung akibat pemanasan global dan naiknya permukaan air laut, serta membahayakan basis ekonomi mereka.

Di bidang ekonomi, negara kaya dan lebih kuat dituntut untuk mengembangkan distribusi kekayaan yang lebih adil. (un.org)