Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 13:45 WIB | Minggu, 02 Februari 2020

Demonstrasi di Lebanon Tolak Pemerintah Baru

Demonstran berkumpul di depan gedung bank sentra Lebanon, pada hari Sabtu (1/2). Merka menyatakan menolak pemerintah baru pimpinan PM Hssan Diab. (Foto: dari AP)

BEIRUT, SATUHARPAN.COM-Ratusan warga Lebanon berbaris pada hari Sabtu (1/2) melalui jalan-jalan ibu kota dan kota utara utama untuk menolak pemerintah baru yang ditunjuk untuk menangani krisis ekonomi, yang mereka katakan tidak memiliki mandat rakyat.

Pemerintah baru dibentuk pada bulan Januari setelah kebuntuan politik selama berminggu-minggu dan di tengah protes nasional, sementara Lebanon bergulat dengan krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah baru didukung oleh dua blok utama di parlemen, pemerintah sedang menunggu mosi percaya dari parlemen, yang kemungkinan besar akan didapat. Tetapi para pengunjuk rasa mengatakan pemerintah adalah perpanjangan dari partai politik tradisional yang mereka kecam sebagai koruptor.

"Kami di sini hari ini dan setiap hari... untuk mengatakan tidak percaya,'' seorang pengunjuk rasa yang membaca pernyataan bersama untuk demonstrasi, dikutip AP. Ia mengatakan para pengunjuk rasa tidak akan memberikan kesempatan lain kepada mereka yang merampok impian mereka, memiskinkan mereka, memaksa mereka untuk bermigrasi, dan mempermalukan mereka. ''Mereka bersumpah untuk menjaga tekanan terhadap kelas penguasa '' yang mengontrol pengambilan keputusan dan sumber daya.

Protes nasional Lebanon pecah pada 17 Oktober setelah meningkatnya ketidakpuasan atas ekonomi yang merosot dan anggaran penghematan. Protes, dipicu oleh proposal untuk pajak baru, yang bagaikan bola salju berkembang menjadi tuntutan terhadap elite penguasa untuk minggir dari politik Lebanon.

Kelas penguasa Lebanon telah berkuasa sejak akhir perang saudara 1975-90, termasuk beberapa panglima perangnya. Para pengunjuk rasa menuduh mereka salah mengelola kekayaan Lebanon, dan korupsi dinegara itu meluas. Mereka juga menuduh sistem politik sektarian yang membagi kekuasaan berdasarkan sekte menjadikan pemerintahan tidak efektif dan politisi menjadi kaki tangan kepentingan luar.

Pemerintah baru dengan 20 anggota pimpinan Perdana Menteri Hassan Diab diumumkan pada akhir Januari tetapi protes penolakan terus berlanjut.

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi berubah menjadi kekerasan ketika frustrasi di kalangan rakyat meningkat. Pasukan keamanan dan pengunjuk rasa bentrok di luar kantor parlemen negara dan bank sentral dalam bentrokan jalanan yang menyebabkan ratusan orang terluka.

Kelompok-kelompok HAM mengecam penggunaan peluru karet oleh pasukan keamanan untuk membubarkan massa. Selama pekan lalu, pasukan keamanan mendirikan tembok di sekitar gedung parlemen dan gedung-gedung pemerintah lainnya, menutup mereka dari pengunjuk rasa dan mengubah Beirut pusat menjadi zona keamanan yang dibentengi.

Pada hari Sabtu, pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan Beirut dan Tripoli, di utara, membawa spanduk melawan korupsi dan menyatakan "tidak percaya" pada pemerintah baru. Mereka berhenti di depan gedung bank sentral, Kementerian Keuangan dan Asosiasi Bank sebelum mencapai pusat Beirut. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat tembok-tembok penghalang di luar gedung parlemen dan gedung pemerintah sebelum bubar secara damai.

Lebanon memiliki salah satu utang publik tertinggi di dunia, lebih dari 150% dari produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonominya anjlok dan defisit anggaran mencapai 11% dari PDB pada 2018 ketika aktivitas ekonomi melambat dan pengiriman uang dari warga Lebanon yang tinggal di luar negeri menyusut.

Mata uang nasional, yang telah dipatok terhadap dolar sejak 1997, kehilangan sekitar 60% dari nilainya dalam beberapa pekan terakhir, memicu pelarian dana pada bank yang merespons dengan batasan penarikan tunai dan transfer.

Editor : Sabar Subekti


Kampus Maranatha
Gaia Cosmo Hotel
LAI Got talent
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home