Erdogan Membawa Turki ke Mana?

SATUHARAPAN.COM-Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menandatangani perjanjian dengan Libya untuk kerja sama militer dan perbatasan maritim, pada 27 November lalu. Perjanjian ini, kontan ditolak oleh Yunani dan juga Mesir, yang menilai bahwa perjanjian itu mengabaikan perbatasan dengan negara tersebut.

Bukan hanya itu, perjanjian ini dilakukan dengan pemerintah Libya, yang masih berjuang untuk pengakuan di dalam negeri, Perdana Menteri Libya, Fayez al-Sarraj. Dia memimpin Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA) yang memang didukung oleh PBB. Namun pemerintahan ini tidak diakui oleh parlemen yang dipimpin Aquila Saleh Isa dan berbasis di Tobruk, dan juga oleh Tentara Nasional Libya, (LNA) yang berbasis di  Benghazi dan dipimpin oleh Khalifa Haftar. Parlemen Libya, bahkan berjanji untuk membatalkan perjanjian itu, sementara LNA justru sedang bergerak maju ke Tripoli, pusat pemerintahan GNA untuk merebut wilayah itu.

Perjanjian ini, memang kepentingan Turki untuk menguasai wilayah Mediaterania dalam persaingan memperebutkan cadangan gas besar yang ditemukan di wilayah itu. Turki bahkan kemudian mengirimkan pasukan dan menempatkan drone di wilayah itu. Masalahnya, Turki memanfaatkan kelemahan Libya, yang lumpuh oleh perang saudara setelah Revolusi Musim Semi Arab yang menumbangkan Moamar Khadafi.

Dan ini membawa Turki memasuki perang di Libya, dengan mengirim militernya membantu al-Sarraj melawan Haftar yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Namun ini hanya salah satu kontroversi yang melibatkan Turki di bawah pemerintahan Erdogan.

Erdogan dalam sejumlah keputusannya menimbulkan kontroversi, membuat pro dan kontra yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Di dalam negeri, Erdogan memulai dengan mengubah konstitusi agar kekuasaan berpusat pada Presiden, ketimbang perdana menteri. Dimulai dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen seperti sebelumnya.

Ini dilakukan untuk membuka jalan dia menjadi presiden, setelah tidak mungkin menjabat lagi sebagai perdana menteri, karena sudah 11 tahun (2003-2014) atau sudah dua periode. Setelah menang dengan 52 persen suara pada pemilihan presiden secara langsung, dan ini adalah yang pertama dalam 91 tahun politik Turki, dia mengubah konstitusi untuk memungkinkan kekuasaan ada pada presiden.

Kudeta 15 Juli 2016

Apakah setelah menjabat presiden, Erdogan akan mengubah konstitusi lagi untuk memberi jalan dia terus berkuasa? Erdogan untuk mempertahankan kekuasaan telah melakukan berbagai hal, termasuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya di dalam negeri.

Pada 15 Juli 2016 terjadi kudeta oleh sekelompok militer Turki, namun dengan cepat kudeta ini dipadamkan, dan orang-orangnya ditangkap dan dipenjara. Erdogan menuding dalang kudeta ini adalah Fetullah Gulen, seorang ulama Turki yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Gulen semula adalah sekutu Erdogan dalam membentuk AKP, Partai Pembangunan dan Keadilan, yang sepenuhnya di bawah kekuasaan Erdogan. Namun belakangan Gulen bersikap kritis terhadap Erdogan dan menjauh dari AKP dan Erdogan.

Meskipun Erdogan menuduh Gulen, dan para pendukungnya yang disebut FETO sebagai dalang kudeta, namun banyak disebut bahwa kudeta ini sebagai sandiwara Erdogan untuk menyingkirkan lawan politik dan memperkuat kekuasaan.

Semua yang membahayakan kekuasaannya ditangkapi dan dipenjara, termasuk tentara, hakim, dosen, jurnalis, dan pejabat pemerintah yang jumlahnya puluhan ribu orang. Dalam sebulan setelah kudeta yang gagal itu, Erdogan menutup 35 lembaga kesehatan, 1.045 lembaga pendidikan, 104 yayasan, 1.125 asosiasi, 15 universitas, 29 serikat, federasi dan konfederasi. Semuanya dituduh terkait FETO yang juga disebut oleh Turki sebagai organisasi teroris.

Turki memecat lebih dari 40.000 pegawai pemerintah, dan hampir 30 ribu guru sekolah, serta menutup 15 media massa, memecat lebih dari 7.000 polisi, lebih dari 800 tentara, dan 8.000 lebih pejabat.

Operasi ke Suriah Utara

Kontroversi lain yang dilakukan Erdogan adalah memanfaatkan peluang ketika pasukan Amerika Serikat ditarik dari Suriah timur laut. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Wilayah Suriah itu dengan nama operasi yang paradoks, Operasi Musim Semi Perdamaian. Tujuannya menciptakan zona damai di wilayah sejauh 200 kilometer sepanjang perbatasan dan masuk sejauh 30 kilometer di utara Suriah, yang disebutnya sebagai basis teroris.

Yang dimaksud teroris oleh Turki ini adalah kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi, dan terutama adalah kelompok YPG (Unit Perlindungan Rakyat). Kelompok ini adalah mitra pasukan AS dalam melawan kelompok ISIS di  Suriah.

Erdogan tampaknya membenci apa yang berbau Kurdi, karena ada kelompok pemberontak Kurdi di negaranya (PKK / Partai Pekerja Kurdistan). Bahkan dia memburu Kurdi di dalam negeri maupun di Suriah.

Di Suriah dia memanfaatkan pemerintahan Bashar Al-Assad yang lemah, dikucilkan oleh banyak negara, terutama Barat, dan dalam keadaan “kelelahan” akibat perang saudara lebih dari delapan tahun, sehingga dengan leluasa pasukan Turki masuk wilayah negeri itu.

Di dalam negeri, Erdogan juga menangkapi pemimpin partai yang didukung masyarakat Kurdi di wilayah selatan negara itu. Dia memecat 24 wali kota dengan tuduhan mendukung PKK, dan sejumlah pemimpin partai yang basis pendukungnya warga Kurdi juga dipenjarakan.

Pecat Tokoh AKP

Erdogan bahkan tak segan-segan untuk mendepak lawan politik di dalam partainya sendiri, AKP, termasuk orang dekatnya. Mehmet Davutoglu, mantan Perdana Menteri Turki, dan mantan Menteri Luar Negeri. Dia diancam tindakan pemecatan karena kritis terhadap keputusan Erdogan yang dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai.

Davutoglu memilih untuk mundur, bersama enam anggota parlemen dari AKP yang sejalan dengan gagasan dia dan berseberangan dengan Erdogan. Mereka itu termasuk mantan Presiden Turki, Abdullah Gul, dan mantan perdana menteri Ali Babacan.

Erdogan memang diakui telah memperbaiki Turki, terutama di bidang Ekonomi selama 11 tahun masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Turki, namun apakah dia akan bertahan dengan kekuasaannya dengan terus menciptakan keputusan yang kontroversial, bahkan menciptakan musuh-musuh baru di dalam dan luar negeri?

Turki sejak lama sangat ingin menjadi bagian dari Uni Eropa, namun keputusan ini terus tertunda akibat kebijakan Erdogan yang dinilai tak sejalan dengan nilai-nilai Eropa. Turki bahkan tampaknya makin jauh untuk bisa menyatu dengan Uni Eropa, bahkan hal ini makin tidak dibicarakan. Pembicaraan yang muncul justru ada usulan agar Turki dikeluarkan dari keanggotaan pakta pertahanan NATO.

Invasi militer oleh Turki ke Suriah telah ditentang banyak negara. Dan terakhir Turki menekan perjanjian dengan Libya, bahkan melibatkan perang di dalam internal Libya dengan mengirim bantuan militer. Hal ini juga telah ditentang oleh banyak negara, termasuk negara-negara Islam. Sehingga Turki terlihat berada pada arus yang berlawanan dengan keinginan menjadi pemimpin dan menyatukan dunia Islam yang menghadapi, menurut Erdogan sendiri, masalah utama kemiskinan dan terorisme.

SATUHARAPAN.COM-Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menandatangani perjanjian dengan Libya untuk kerja sama militer dan perbatasan maritim, pada 27 November lalu. Perjanjian ini, kontan ditolak oleh Yunani dan juga Mesir, yang menilai bahwa perjanjian itu mengabaikan perbatasan dengan negara tersebut.

Bukan hanya itu, perjanjian ini dilakukan dengan pemerintah Libya, yang masih berjuang untuk pengakuan di dalam negeri, Perdana Menteri Libya, Fayez al-Sarraj. Dia memimpin Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA) yang memang didukung oleh PBB. Namun pemerintahan ini tidak diakui oleh parlemen yang dipimpin Aquila Saleh Isa dan berbasis di Tobruk, dan juga oleh Tentara Nasional Libya, (LNA) yang berbasis di  Benghazi dan dipimpin oleh Khalifa Haftar. Parlemen Libya, bahkan berjanji untuk membatalkan perjanjian itu, sementara LNA justru sedang bergerak maju ke Tripoli, pusat pemerintahan GNA untuk merebut wilayah itu.

Perjanjian ini, memang kepentingan Turki untuk menguasai wilayah Mediaterania dalam persaingan memperebutkan cadangan gas besar yang ditemukan di wilayah itu. Turki bahkan kemudian mengirimkan pasukan dan menempatkan drone di wilayah itu. Masalahnya, Turki memanfaatkan kelemahan Libya, yang lumpuh oleh perang saudara setelah Revolusi Musim Semi Arab yang menumbangkan Moamar Khadafi.

Dan ini membawa Turki memasuki perang di Libya, dengan mengirim militernya membantu al-Sarraj melawan Haftar yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Namun ini hanya salah satu kontroversi yang melibatkan Turki di bawah pemerintahan Erdogan.

Erdogan dalam sejumlah keputusannya menimbulkan kontroversi, membuat pro dan kontra yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Di dalam negeri, Erdogan memulai dengan mengubah konstitusi agar kekuasaan berpusat pada Presiden, ketimbang perdana menteri. Dimulai dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen seperti sebelumnya.

Ini dilakukan untuk membuka jalan dia menjadi presiden, setelah tidak mungkin menjabat lagi sebagai perdana menteri, karena sudah 11 tahun (2003-2014) atau sudah dua periode. Setelah menang dengan 52 persen suara pada pemilihan presiden secara langsung, dan ini adalah yang pertama dalam 91 tahun politik Turki, dia mengubah konstitusi untuk memungkinkan kekuasaan ada pada presiden.

Kudeta 15 Juli 2016

Apakah setelah menjabat presiden, Erdogan akan mengubah konstitusi lagi untuk memberi jalan dia terus berkuasa? Erdogan untuk mempertahankan kekuasaan telah melakukan berbagai hal, termasuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya di dalam negeri.

Pada 15 Juli 2016 terjadi kudeta oleh sekelompok militer Turki, namun dengan cepat kudeta ini dipadamkan, dan orang-orangnya ditangkap dan dipenjara. Erdogan menuding dalang kudeta ini adalah Fetullah Gulen, seorang ulama Turki yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Gulen semula adalah sekutu Erdogan dalam membentuk AKP, Partai Pembangunan dan Keadilan, yang sepenuhnya di bawah kekuasaan Erdogan. Namun belakangan Gulen bersikap kritis terhadap Erdogan dan menjauh dari AKP dan Erdogan.

Meskipun Erdogan menuduh Gulen, dan para pendukungnya yang disebut FETO sebagai dalang kudeta, namun banyak disebut bahwa kudeta ini sebagai sandiwara Erdogan untuk menyingkirkan lawan politik dan memperkuat kekuasaan.

Semua yang membahayakan kekuasaannya ditangkapi dan dipenjara, termasuk tentara, hakim, dosen, jurnalis, dan pejabat pemerintah yang jumlahnya puluhan ribu orang. Dalam sebulan setelah kudeta yang gagal itu, Erdogan menutup 35 lembaga kesehatan, 1.045 lembaga pendidikan, 104 yayasan, 1.125 asosiasi, 15 universitas, 29 serikat, federasi dan konfederasi. Semuanya dituduh terkait FETO yang juga disebut oleh Turki sebagai organisasi teroris.

Turki memecat lebih dari 40.000 pegawai pemerintah, dan hampir 30 ribu guru sekolah, serta menutup 15 media massa, memecat lebih dari 7.000 polisi, lebih dari 800 tentara, dan 8.000 lebih pejabat.

Operasi ke Suriah Utara

Kontroversi lain yang dilakukan Erdogan adalah memanfaatkan peluang ketika pasukan Amerika Serikat ditarik dari Suriah timur laut. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Wilayah Suriah itu dengan nama operasi yang paradoks, Operasi Musim Semi Perdamaian. Tujuannya menciptakan zona damai di wilayah sejauh 200 kilometer sepanjang perbatasan dan masuk sejauh 30 kilometer di utara Suriah, yang disebutnya sebagai basis teroris.

Yang dimaksud teroris oleh Turki ini adalah kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi, dan terutama adalah kelompok YPG (Unit Perlindungan Rakyat). Kelompok ini adalah mitra pasukan AS dalam melawan kelompok ISIS di  Suriah.

Erdogan tampaknya membenci apa yang berbau Kurdi, karena ada kelompok pemberontak Kurdi di negaranya (PKK / Partai Pekerja Kurdistan). Bahkan dia memburu Kurdi di dalam negeri maupun di Suriah.

Di Suriah dia memanfaatkan pemerintahan Bashar Al-Assad yang lemah, dikucilkan oleh banyak negara, terutama Barat, dan dalam keadaan “kelelahan” akibat perang saudara lebih dari delapan tahun, sehingga dengan leluasa pasukan Turki masuk wilayah negeri itu.

Di dalam negeri, Erdogan juga menangkapi pemimpin partai yang didukung masyarakat Kurdi di wilayah selatan negara itu. Dia memecat 24 wali kota dengan tuduhan mendukung PKK, dan sejumlah pemimpin partai yang basis pendukungnya warga Kurdi juga dipenjarakan.

Pecat Tokoh AKP

Erdogan bahkan tak segan-segan untuk mendepak lawan politik di dalam partainya sendiri, AKP, termasuk orang dekatnya. Mehmet Davutoglu, mantan Perdana Menteri Turki, dan mantan Menteri Luar Negeri. Dia diancam tindakan pemecatan karena kritis terhadap keputusan Erdogan yang dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai.

Davutoglu memilih untuk mundur, bersama enam anggota parlemen dari AKP yang sejalan dengan gagasan dia dan berseberangan dengan Erdogan. Mereka itu termasuk mantan Presiden Turki, Abdullah Gul, dan mantan perdana menteri Ali Babacan.

Erdogan memang diakui telah memperbaiki Turki, terutama di bidang Ekonomi selama 11 tahun masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Turki, namun apakah dia akan bertahan dengan kekuasaannya dengan terus menciptakan keputusan yang kontroversial, bahkan menciptakan musuh-musuh baru di dalam dan luar negeri?

Turki sejak lama sangat ingin menjadi bagian dari Uni Eropa, namun keputusan ini terus tertunda akibat kebijakan Erdogan yang dinilai tak sejalan dengan nilai-nilai Eropa. Turki bahkan tampaknya makin jauh untuk bisa menyatu dengan Uni Eropa, bahkan hal ini makin tidak dibicarakan. Pembicaraan yang muncul justru ada usulan agar Turki dikeluarkan dari keanggotaan pakta pertahanan NATO.

Invasi militer oleh Turki ke Suriah telah ditentang banyak negara. Dan terakhir Turki menekan perjanjian dengan Libya, bahkan melibatkan perang di dalam internal Libya dengan mengirim bantuan militer. Hal ini juga telah ditentang oleh banyak negara, termasuk negara-negara Islam. Sehingga Turki terlihat berada pada arus yang berlawanan dengan keinginan menjadi pemimpin dan menyatukan dunia Islam yang menghadapi, menurut Erdogan sendiri, masalah utama kemiskinan dan terorisme.

Editor : Sabar Subekti