Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 07:48 WIB | Sabtu, 15 Agustus 2020

Ethiopia Lakukan Penangkapan Massal, Dikritik Aktivis HAM

Aselefech Mulatu, istri Dejene Tafa, seorang politisi yang ditahan, dan anak-anak mereka terlihat selama wawancara dengan Reuters di rumah mereka di kota Burayu di wilayah Oromiya di barat laut Addis Ababa, Ethiopia pada 5 Agustus 2020. (Foto: dok.Reuters)

ADIS ABABA, SATUHARAPAN.COM-Ethiopia telah menahan lebih dari 9.000 orang setelah bentrokan mematikan bulan lalu, kata komisi hak asasi manusia yang dikelola pemerintah. Hal itu meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah yang diharapan reformasi kembali ke taktik tangan besi seperti pemerintahan sebelumnya.

Perdana Menteri Abiy Ahmed, yang berkuasa pada 2018 menjanjikan perubahan demokrasi di salah satu negara paling represif di Afrika, sedang berjuang untuk mengendalikan kebangkitan nasionalisme etnis yang secara sporadis meledak dalam serangan kekerasan.

Perubahan Abiy telah memicu perselisihan lama atas tanah, sumber daya, dan kekuasaan lokal, dan dia sekarang menghadapi tantangan untuk melindungi warga negara sambil mempertahankan kebebasan yang membantunya memenangkan hadiah Nobel perdamaian tahun lalu.

Dia berjanji untuk mengadakan pemilihan umum pertama yang bebas dan adil di Ethiopia pada tahun 2021, yang akan menjadi tonggak sejarah bagi negara terpadat kedua di benua Afrika.

Tetapi Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia yang dikelola negara mengatakan sekitar 9.000 orang telah ditangkap sejak penembakan 29 Juni terhadap seorang musisi. Hal itu memicu protes berhari-hari yang menewaskan lebih dari 178 orang di ibu kota dan sekitar wilayah Oromiya, kasus kekerasan paling mematikan sejak Abiy mengambil berkuasa.

Ditahan Tanpa Dakwaan

Billene Seyoum, juru bicara perdana menteri, mengatakan bahwa "salah satu peran dan tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan keamanan dan stabilitas dan supremasi hukum berlaku... tindakan yang diambil selama beberapa pekan terakhir adalah cerminan dari komitmen untuk hukum dan tatanan konstitusional."

Di antara mereka yang ditahan adalah aktivis oposisi Dejene Tafa, yang diseret polisi dari tempat tidurnya pada tengah malam pada 8 Juli saat dia tidur di samping istrinya yang sedang hamil. Dejene adalah seorang profesor universitas dan sekretaris partai Kongres Federalis Oromo.

Aselefech Mulatu, istrinya yang berusia 42 tahun, mengatakan suaminya ditahan tanpa dakwaan dan telah terjangkit COVID-19 di penjara. "Kami pikir kami telah beralih ke sistem demokrasi," katanya, perutnya besar dengan anak kelima mereka.

Tegene Regassa, juru bicara kementerian kesehatan Ethiopia, mengonfirmasi Dejene telah dirawat di rumah sakit karena COVID-19 tetapi mengatakan dia telah pulih.

Dejene telah menghabiskan dua tahun di penjara tanpa dakwaan karena ikut serta dalam protes jalanan yang menggulingkan perdana menteri sebelumnya, kata istrinya.

Seperti Pemerintahan Sebelumnya

Getachew Balcha, juru bicara pemerintah daerah, membenarkan 7.126 orang telah ditangkap di Oromiya saja. Dia mengatakan tidak tahu berapa banyak yang telah didakwa tetapi mengatakan "file sedang disiapkan" pada 500 dari mereka. Kantor Kejaksaan Agung tidak menanggapi permintaan komentar.

Penangkapan massal adalah hal biasa di bawah pemerintahan sebelumnya yang menggunakan pasukan keamanan untuk menghancurkan perbedaan pendapat. Ketika protes anti pemerintah mendorong Abiy berkuasa, dia mempercepat pembebasan puluhan ribu tahanan politik.

Tapi sekarang aktivis seperti Fisseha Tekle, analis Amnesty International Ethiopia, khawatir pemerintah Abiy melakukan penangkapan massal yang sewenang-wenang terhadap pendahulunya. "Pemerintah menangkap orang dan kemudian mencari bukti," kata Fisseha. "Ini sejalan dengan pengalaman sebelumnya." (Reuters)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home