Loading...
MEDIA
Penulis: Sabar Subekti 12:27 WIB | Kamis, 25 Februari 2021

Facebook Larang Militer Myanmar Gunakan Platformnya

Seorang pengunjuk rasa memegang spanduk dengan simbol nol di atas wajah Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, juga ketua Dewan Administrasi Negara, selama unjuk rasa anti-kudeta di depan Bank Ekonomi Myanmar di Mandalay, Myanmar pada hari Senin (15/2). (Foto: dok. AP)

SATUHARAPAN.COM-Facebook pada hari Kamis (25/2) mengatakan telah melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagramnya dengan segera, karena demonstrasi massal selama berminggu-minggu berlanjut di negara Asia Tenggara itu setelah militer merebut kekuasaan.

"Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini," kata Facebook dalam sebuah posting blog. “Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) di Facebook dan Instagram terlalu besar.”

Tentara merebut kekuasaan bulan ini setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November yang hasilnya menang telak bagi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, tetapi militer menahan dia dan sebagian besar pimpinan partai. Setidaknya tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan di demonstrasi.

Raksasa teknologi AS itu mengatakan akan melarang semua "entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw" untuk beriklan di platformnya.

Karena Pelanggaran HAM

Dikatakan bahwa keputusan untuk melarang tentara Myanmar itu karena "pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai oleh militer bagi masa depan di Myanmar," serta sejarah militer yang berulang kali melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta. Namun pemerintah militer Myanmar tidak dapat segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Facbook banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu cara junta berkomunikasi dengan orang-orang, meskipun ada langkah resmi untuk melarang platform tersebut pada hari-hari awal kudeta.

Facebook dalam beberapa tahun terakhir telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar dan melawan militer setelah menghadapi kritik internasional, karena gagal menahan kampanye kebencian online.

Pada 2018, ia melarang panglima militer, Min Aung Hlaing (sekarang penguasa militer) dan 19 perwira dan organisasi senior lainnya, serta menghapus ratusan halaman dan akun yang dijalankan oleh anggota militer untuk perilaku tidak autentik yang terkoordinasi.

Menjelang pemilihan November, Facebook mengumumkan telah menghapus jaringan 70 akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer yang telah memposting konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi dan partainya.

Platform tersebut mengatakan pada hari Kamis ada upaya untuk membangun kembali jaringan yang dijalankan tentara yang sebelumnya telah dihapus. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti

Kampus Maranatha
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home