Loading...
RELIGI
Penulis: Sabar Subekti 09:41 WIB | Kamis, 26 November 2020

India Setujui UU Yang Melarang Pindah Agama Melalui Pernikahan

Pindah agama melalui pernikahan banyak dibahas sebagai "jihad cinta."
Sepasang suami istri India berfoto selfie usai menikah di sebuah biro pernikahan di Bandra, Mumbai, India, pada 15 Juni 2020. (Foto: dok. AP)

NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM-Partai nasionalis Hindu yang berkuasa di India, Partai Bharatia Janata (BJP), menyetujui undang-undang di negara bagian Uttar Pradesh yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi siapa pun yang dinyatakan bersalah menggunakan perkawinan untuk memaksa seseorang pindah agama.

Uttar Pradesh adalah negara bagianterpadat di India. Keputusan itu disahkan pada hari Selasa (24/11) dan mengikuti kampanye BJP yang merupakan partainya Perdana Menteri Narendra Modi yang menentang pernikahan beda agama.

Partai tersebut menggambarkan pernikahan seperti itu sebagai "jihad cinta", sebuah teori konspirasi yang tidak terbukti yang digunakan oleh para pemimpinnya dan kelompok garis keras Hindu untuk menuduh pria Muslim mengubah perempuan Hindu melalui pernikahan.

Di bawah keputusan tersebut, yang akan menjadi undang-undang setelah disetujui oleh gubernur negara bagian, sebuah formalitas, pasangan dari dua agama yang berbeda harus memberikan pemberitahuan dua bulan sebelumnya kepada hakim distrik sebelum menikah. Pasangan itu akan diizinkan untuk menikah hanya jika pejabat tersebut tidak menemukan keberatan.

Menteri pemerintah Uttar Pradesh, Siddharth Nath Singh, mengatakan hukuman penjara hingga 10 tahun akan menghentikan perpindahan agama yang melanggar hukum dan memberikan keadilan bagi perempuan.

Uttar Pradesh adalah negara bagian India ketiga yang diperintah oleh partai Modi setelah Haryana dan Madhya Pradesh untuk menyetujui undang-undang semacam itu guna memeriksa apa yang oleh para pemimpin nasionalis Hindu katakan sebagai konversi agama yang dipaksakan dan melanggar hukum.

“Jihad Cinta”

Sebelumnya, pemimpin tertinggi negara bagian itu, Yogi Aditynatah, seorang biksu Hindu, mengatakan pada pertemuan publik bahwa mereka yang melakukan "jihad cinta" harus menahan diri atau bersiap untuk mati.

Di tengah meningkatnya nasionalisme Hindu di India di bawah Modi, kelompok garis keras Hindu telah lama menuduh minoritas Muslim mengambil alih negara dengan membujuk perempuan Hindu untuk menikahi mereka dan masuk Islam.

Meskipun konstitusi India adalah sekuler dan memberikan perlindungan bagi semua agama, masalah "jihad cinta" telah menjadi berita utama dan mengadu domba para pemimpin partai Modi dengan aktivis sekuler.

Namun, lembaga investigasi dan pengadilan India telah menolak teori "cinta jihad", yang oleh banyak orang dianggap sebagai bagian dari agenda anti Muslim oleh partai Modi.

Pada hari Selasa, pengadilan di Uttar Pradesh menyidangkan kasus pernikahan antar agama dan mengatakan bahwa "campur tangan dalam hubungan pribadi akan merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan memilih bagi kedua individu."

Keputusan pengadilan datang setelah seorang pria Muslim dituduh secara paksa mengubah pasangan Hindu-nya.

Intoleransi Agama

India adalah negara yang didominasi Hindu, dengan warga Muslim sekitar 14 persen dari lebih dari 1,3 miliar penduduknya. Kelompok garis keras Hindu juga menentang konversi ke agama Kristen dan telah berjanji untuk terus berusaha mencegah hubungan antar agama.

Kritikus Modi, seorang nasionalis Hindu, mengatakan tradisi keragaman dan sekularisme India telah diserang sejak partainya memenangkan kekuasaan pada tahun 2014 dan kembali untuk masa jabatan kedua pada 2019.

Mereka menuduh partai tersebut mengipasi hasrat agama dan memimpin intoleransi agama dan terkadang bahkan dengan kekerasan. Partai itu membantah tuduhan tersebut.

Tapi suasana ketakutan, kemarahan dan kekecewaan tumbuh di antara warga Muslim India biasa. Mereka mengatakan Modi dan partainya perlahan-lahan mencabut hak mereka, mendorong komunitas sebagai warga negara kelas dua. Dan keputusan baru itu dikeluarkan pada saat politik India semakin bermuatan agama.

Protes Film dan Iklan

Pada hari Senin, polisi mendaftarkan pengaduan kasus terhadap dua eksekutif layanan streaming online Netflix, setelah seorang pemimpin partai Modi keberatan dengan adegan dalam serial "A Cocok Boy," di mana seorang gadis Hindu dan seorang anak laki-laki Muslim berciuman dengan latar belakang apa yang muncul sebagai kuil Hindu.

Pengaduan ke polisi didaftarkan di negara bagian Madhya Pradesh karena diduga menyinggung sentimen agama umat Hindu. Seorang juru bicara Netflix India menolak berkomentar.

Banyak orang India di Twitter menuntut pemboikotan Netflix dan menyerukan agar serial tersebut dicabut dari platform.

Bulan lalu, merek perhiasan Tanishq menarik iklan yang menampilkan keluarga Hindu-Muslim yang merayakan baby shower dari saluran TV dan platform media sosialnya, menyusul reaksi keras dari nasionalis Hindu dan pemimpin partai Modi. Mereka mengatakan iklan itu mempromosikan "cinta jihad."

Penarikan iklan tersebut menuai kritik tajam dari banyak orang di India dan menjelaskan polarisasi agama yang berkembang di negara itu di bawah Modi, yang partai dan pendukungnya membayangkan negara itu sebagai negara Hindu dan dituduh oleh para kritikus medorong sentimen anti Muslim. (AP)

Editor : Sabar Subekti


Kampus Maranatha
Gaia Cosmo Hotel
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home