Ini Alasan DPRD DKI Tunda Pembahasan APBD dengan Eksekutif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengemukakan alasan penundaan Raperda pembahasan APBD 2015.

Menurut ketua badan anggaran tersebut, pembahasan yang sejatinya dilakukan pada Selasa (17/3) siang bersama eksekutif terpaksa harus ditunda karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak siap dengan berkas print out APBD yang diserahkan Pemda kepada Kemendagri.

“Yang kami terima adalah dokumen APBD Kemendagri. Pada saat saya tanyakan pada eksekutif, tim TAPD ternyata dia tidak siap dengan APBD yang diserahkan eksekutif ke Kemendagri. Besok mungkin kami mulai (pembahasan, Red) lagi setelah kami terima APBD versi Pemprov DKI yang diserahkan ke Kemendagri,” ujar Prasetyo di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (17/3) siang.

Sebelumnya, Prasetyo mempertanyakan apakah eksekutif sudah siap dengan berkas rancangan APBD yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok kepada Kemendagri.

Prasetyo meminta eksekutif sebaiknya membawa print out berkas APBD tersebut. Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah mengatakan sudah siap dalam bentuk software.

Ia juga mengemukakan, tenggang waktu tujuh hari yang diberikan Kemendagri akan digunakan sebaik-baiknya.

“Saya rasa kami mampu (menyelesaikan, Red) kalau kerja dengan hati dan niat yang baik. Saya rasa pasti ada jalan keluarnya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo berharap ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif sehingga APBD 2015 dapat menggunakan Perda, bukan Pergub.

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan Rabu (18/3) pukul 10.00 WIB.

Saya minta Pak Sekda tadi kita mau samakan kan kira-kira ketemulah nanti di sini. Apakah ada yang dilarang atau tidak oleh DPRD atau tidak. 

Editor : Bayu Probo