Irak Hadapi Kembali Demonstrasi Anti Pemerintah

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM- Perdana Menteri Irak, Adil Abdul Mahdi, mengatakan bahwa rakyat bebas untuk menggunakan hak mereka dengan pada protes pada pemerintah, yang akan dilakukan hari Jumat (25/10) ini, tetapi memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan toleransi pada kekerasan.

Pada hari Kamis (24/10) puluhan pemrotes meneriakkan slogan-slogan menentang kepala Pasukan Quds Iran yang telah bergerak menuju lapangan Tahrir, tempat ikonis di Baghdad, dalam berbagai aksi demonstrasi.

Hari Jumat ini kemungkinan akan terjadi demonstrasi di sejumlah kota Irak yang mengeluh tentang kondisi ekonomi yang memburuk di negara itu.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan keamanan akan ditempatkan dalam siaga tinggi di depan para pengunjuk rasa yang direncanakan dilakukan hari ini. Mereka akan menjaga pergerakan warga negara dan melindungi properti publik, menurut laporan Al Arabiya.

Kantor berita Irak menyebutkan bahwa gubernur provinsi Diyala, hari Kamis malam mengatakan kan memberlakukan jam malam karena alasan situasi keamanan.

Masalah Kemiskinan

Awal bulan Oktober ini, Irak menghadapi protes rakyat yang meluas yang memakan sejumlah korban meninggal. Tuduhan ditujukan pada penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer dan polisi.

Laporan media massa menyebutkan para pemrotes mulai berkumpul di lapangan-lapangan publik di Baghdad dan provinsi-provinsi di wilayah selatan, ketika Abdul Mahdi menyampaikan pidato yang disiarkan televisi, menjelang protes resmi yang disetujui pada hari Jumat.

Abdul Mahdi telah berjuang mengatasi ketidakpuasan rakyat sejak kerusuhan dengan kekerasan meletus di Baghdad pada 1 Oktober dan kemudian menyebar ke kota-kota di selatan. Demonstran menuduh pada pejabat korup dan elite politik gagal memperbaiki kehidupan rakyat.

Meskipun Irak yang merupakan anggota organisasi pengekspor minyak, OPEC, dan memiliki kekayaan minyak yang besar, banyak warga Irak hidup dalam kemiskinan, memiliki akses terbatas ke air bersih, listrik, perawatan kesehatan dasar atau pendidikan yang layak. Negara itu berada dalam kekacauan akibat kediktatoran dan perang bertahun-tahun dan mengalami kesulitan ekonomi.

Abdul Mahdi memperingatkan bahwa kejatuhan pemerintah akan menyeret Irak ke dalam kekacauan lebih lanjut. "Pengunduran diri pemerintah hari ini tanpa alternatif konstitusional, akan membawa negara ke dalam kekacauan," katanya.

Dia mengulangi reformasi yang diumumkan setelah protes awal bulan ini, termasuk perombakan kabinet, kesempatan kerja bagi kaum muda yang menganggur dan pembentukan pengadilan baru untuk mengadili para pejabat yang korup.

Perdana menteri juga mengumumkan bahwa gaji pemerintah, termasuk untuk pejabat tinggi, akan dikurangi secara bertahap, dan dananya dialihkan untuk jaminan sosial bagi warga negara termiskin.

Komite pemerintah yang dibentuk oleh Abdul Mahdi melaporkan pada hari Senin bahwa 149 warga sipil tewas karena pasukan keamanan menggunakan kekuatan yang berlebihan dan tembakan langsung untuk memadamkan protes awal bulan ini. Komite merekomendasikan pemecatan dan persidangan bagi puluhan komandan senior aparat keamanan.

Editor : Sabar Subekti