Israel Menyerang Jalur Gaza, RI Protes di Markas PBB

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM - Tentara Israel, Selasa (26/3), membom sejumlah sasaran di Jalur Gaza dan memperkuat pasukannya di sepanjang perbatasan yang rentan, sementara gencatan senjata dengan penguasa Hamas tampaknya tidak lagi dipatuhi.

Gerilyawan Palestina menanggapi pemboman itu dengan serentetan tembakan, yang tampaknya akan memicu pertempuran baru kurang dari dua minggu sebelum pemilu Israel. Aksi kekerasan itu diperkirakan akan menjadi tema utama kampanye Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sedang bertarung untuk masa jabatan berikutnya.

Netanyahu mempersingkat lawatannya ke Amerika dan bergegas kembali ke Israel pada Selasa untuk mengatasi krisis itu. Setelah mengadakan pertemuan dengan Netanyahu, Panglima Militer Israel Letjen Aviv Kohavi memerintahkan penambahan pasukan di sepanjang perbatasan.

Netanyahu semula dijadwalkan menyampaikan pidato dalam acara AIPAC, suatu kelompok lobi pro-Israel di Amerika. Namun akhirnya ia menyampaikan pidato lewat satelit, dengan mengatakan bahwa selama 24 jam terakhir Israel telah menyerbu sejumlah lokasi di Gaza dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak perang dengan Hamas pada 2014.

“Saya dapat mengatakan, kami bersiap melakukan lebih banyak serangan,” ujar Netanyahu. “Kami akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk membela rakyat dan negara kami.”

Serangan udara Israel Selasa malam ini merupakan tanggapan terhadap satu serangan roket oleh gerilyawan Palestina. Militer Israel mengatakan serangan udara mereka menghantam kompleks militer Hamas dan sebuah gudang pabrik senjata di selatan Gaza. Militan Hamas membalas dengan menembakkan roket. Israel mengatakan roket-roket itu jatuh di wilayah terbuka yang tidak berbahaya.

RI Tolak Pengakuan AS atas Golan

Indonesia mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, “yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional,” demikian pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dalam sidang Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York, Selasa (26/3).

Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi penjelasan Koordinator Khusus PBB Untuk Perdamaian di Timur Tengah Nicolay Mladenov mengenai implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang ditetapkan pada 2016. Wamenlu Fachir menyesalkan sikap Israel yang tidak menerapkan resolusi itu.

Mladenov, mewakili Sekjen PBB Antonio Guterres, juga menyampaikan berbagai perkembangan negatif di wilayah pendudukan Palestina, antara lain penutupan misi pengawas asing pada akhir Februari lalu, pemotongan penerimaan pajak milik Palestina sebesar $139 juta, penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa, perluasan pendudukan, pengusiran warga Palestina dari rumahnya, hingga kekerasan dan teror oleh pendatang (settlers) yang didukung oleh petugas keamanan Israel.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M. Fachir dalam sidang DK PBB di New York, Selasa, 26 Maret 2019, mengecam kekerasan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. (Foto: Kementerian Luar Negeri RI)

Wamenlu Fachir mengatakan berbagai hal yang dilakukan pemerintah Israel menunjukkan kecenderungan pengambilalihan wilayah Palestina atau yang disebut dengan aneksasi. Hal ini membuat “solusi dua negara” yang selama ini diperjuangkan dan disepakati oleh dunia internasional, termasuk Palestina dan Israel sendiri, menjadi semakin jauh dari kenyataan.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan kondisi ekonomi dan kemanusiaan rakyat Palestina. Februari lalu Indonesia telah menambah jumlah bantuan pada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan bantuan proyek desalinasi di Gaza menjadi $1 juta.

Dataran Tinggi Golan adalah Milik Suriah

Dalam kesempatan yang sama, Wamenlu Fachir juga menegaskan sikap Indonesia yang tetap mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Suriah.

“Indonesia menolak keras pengakuan Amerika bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari Israel. Tindakan ini tidak bisa diterima dengan standar apapun, khususnya Resolusi DK PBB,” demikian tegas Wamenlu. Ditambahkannya, pengakuan Amerika ini akan mengganggu upaya-upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Wakil Tetap RI pada PBB, Dubes Dian Triansyah Djani mengatakan pernyataan Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB itu diapresiasi banyak anggota PBB, yang menilai Indonesia telah menunjukkan sikap tegas dan jelas atas masalah di Timur Tengah.

Konflik Palestina – Israel merupakan isu yang rutin dibahas di Dewan Keamanan PBB, dan Indonesia menjadikan hal ini sebagai prioritas utama, sejalan dukungan kuat pada perjuangan Palestina. Februari lalu Indonesia dan Kuwait menyerukan pertemuan darurat untuk membahas penutupan misi pengamat asing di Hebron. Awal Maret ini, Indonesia dan Kuwait kembali meminta pertemuan darurat mengenai penahanan penerimaan pajak milik Palestina sebesar $139 juta oleh Israel.

Pantau Perkembangan di Palestina

Dalam sidang Selasa, Indonesia kembali menyerukan PBB untuk memantau dengan seksama perkembangan di Palestina, khususnya di Yerusalem, untuk menghindari eskalasi konflik lebih jauh.

Tentara Israel, Selasa (26/3), kembali membom sejumlah sasaran di Jalur Gaza dan memperkuat pasukannya di sepanjang perbatasan yang rentan. Gencatan senjata yang dimediasi Mesir tampaknya tak lagi diindahkan.

Gerilyawan Palestina menanggapi pemboman itu dengan serentetan tembakan, yang tampaknya akan memicu pertempuran baru kurang dari dua minggu sebelum pemilu Israel. Aksi kekerasan itu diperkirakan akan menjadi tema utama kampanye Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sedang bertarung untuk masa jabatan berikutnya.

Atasi Krisis, PM Israel Persingkat Lawatan ke Amerika

Netanyahu mempersingkat lawatannya ke Amerika dan bergegas kembali ke Israel hari Selasa untuk mengatasi krisis itu. Ia juga membatalkan rencana menghadiri langsung acara AIPAC, suatu kelompok lobby pro-Israel di Amerika, di Washington DC; dan hanya menyampaikan pidato lewat satelit dimana ia kembali mengulangi pernyataannya ketika bertemu Presiden Donald Trump sehari sebelumnya, bahwa Israel siap melakukan apapun untuk membela kepentingannya. (VOA)