Jokowi Dinilai sebagai Presiden Paling Memperhatikan Papua

Joko Widodo saat berkunjung ke Kampung Hebeaibulu, Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Kamis (5/6/2014), dalam rangakaian Kampanye Pemilu Presiden 2014 (Foto: dok. satuharapan.com/Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia, mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang dinilai merupakan kepala negara Republika Indonesia yang paling memperhatikan Papua.

"Sebagai masyarakat Papua kami berterima kasih atas perhatian Bapak Presiden terhadap Papua. Saya kira, walaupun baru setahun lebih menjabat beliau sudah berkali-kali datang ke Papua," kata Ketum Hipmi, Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, hari Senin (2/5).

Menurut Bahlil, pekerjaan paling berat pemerintahan pusat adalah bagaimana menjadikan rakyat Papua merasakan merupakan bagian dari republik ini sehingga pihaknya juga mengapresiasi kerja keras Presiden Jokowi.

Ketum Hipmi mengingatkan, Jokowi merupakan Presiden yang paling sering mendatangi Papua selama republik ini berdiri.

Pihaknya mencatat sudah terdapat empat kali kunjungan Presiden untuk menghadiri sejumlah acara seperti perayaan hari besar agama, kunjungan rutin, kemudian melakukan tur ke pulau-pulau yang ada di Papua.

Bahlil juga mencatat, pemerintah pusat juga menjadikan Papua sebagai daerah prioritas dalam pembangunan infrastruktur.

"Misalnya, pembangunan trans Papua, rencana pembangunan jalur kereta api, pelabuhan, bandara dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan program holistik atau menyeluruh untuk membangun Papua melalui penyelesaian yang terintegrasi.

"Holistik maksudnya masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan masalah keamanan, masalah HAM, dan diplomasi dipaketkan semua sehingga terintegrasi penyelesaiannya," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan ditemui di kabin pesawat Kepresidenan Indonesia 1, hari Sabtu (30/4).

Menurut dia, program tersebut sedang disiapkan oleh Bappenas dan Kementerian Koordinator Polhukam dalam menyinergikan solusi membangun Papua.

Menko menjelaskan pemerintah membagi pihak di Papua dan Papua Barat ke dalam tujuh wilayah adat untuk membangun provinsi itu.

"Dari tujuh tadi itu, pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi sehingga pembangunan bisa lebih efisien dilaksanakan, misalnya seperti pembangunan pendidikan, sekolah," jelas Menko.

Presiden meminta pembangunan pendidikan dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dana pembangunan Papua, baik dari kementerian dan lembaga maupun dana otonomi khusus, dapat dimanfaatkan secara efisien.

Editor : Eben E. Siadari

Baca Juga: