Jokowi Janji Selesaikan Kasus Munir

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan seperti misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pejuang HAM Munir Said Thalib.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para pakar dan praktisi hukum di Istana Merdeka, Jakarta, hari Kamis (22/9).

"Kemudian juga PR (pekerjaan rumah) kita mengenai pelanggaran HAM di masa lalu termasuk di dalamnya kasusnya mas Munir juga ini perlu diselesaikan," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut Presiden memohon masukan dari para pakar dan praktisi hukum mengenai penyelesaian kasus tersebut, dan juga kasus kejahatan narkoba, serta juga penataan kembali aturan-aturan hukum yang dinilai tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

"Yang berkaitan dengan kejahatan narkoba ini juga memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas ini juga kami nanti mohon masukan-masukan mengenai hal-hal yang saya sampaikan," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden juga meminta saran mengenai penataan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

"Kami mohon rekomendasi untuk misalnya penataan lembaga kita baik di Polri, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, mungkin juga di kejaksaan, dan juga di KPK sehingga penyelesaian-penyelesaian di bidang hukum kita ini betul-betul bisa menyeluruh, komprehensif, dan betul-betul bisa menyelesaikan masalah-masalah di negara kita," katanya.

Presiden Jokowi menyadari bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum.

Presiden pun bertekad untuk terus menyelesaikan dan mereformasi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, Presiden Jokowi sore ini, mengundang sejumlah pakar dan praktisi hukum ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk mendengar secara langsung masukan-masukan demi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.

"Saya kira kita merasakan semuanya bahwa akhir-akhir ini banyak kita jumpai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi bahkan di tingkat elit pimpinan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh. Dan sampai saat ini juga penegakan hukum kita lihat masih belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi baik dari sisi hukuman maupun tuntutan," kata Presiden.

Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Johan Budi. (Setpres)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja