Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Reporter Satuharapan 09:00 WIB | Rabu, 24 Juli 2019

Kominfo Minta Masyarakat Tak Resah Soal Pengaturan IMEI

Ilustrasi. Penggunaan gawai di kalangan remaja. Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), pada penggal akhir tahun lalu menyatakan anak-anak Indonesia unggul di bidang hapalan namun lemah dalam hal penalaran. (Foto: guruipsku.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rencana pemberlakuan kebijakan pairing International Mobile Equipment Identity (IMEI) dengan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) atau nomor ponsel, mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta masyarakat tak perlu resah.

Tiga kementerian, yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, merencanakan menerbitkan peraturan yang populer disebut sebagai aturan tentang IMEI pada Agustus mendatang.

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail, menjelaskan ada banyak persepsi yang keliru soal pengaturan IMEI di kalangan masyarakat. Namun, Ismail menegaskan tak perlu resah karena kebijakan itu.

“Ini perlu penjelasan ya, meluruskan mungkin beberapa persepsi yang kurang tepat di masyarakat sekarang. Jangan ada resah dan gelisah, karena kebijakan yang akan diterbitkan oleh tiga kementerian itu, tidak akan berlaku surut ke belakang. Jadi peraturan ini berlakunya ke depan,” kata Dirjen Ismail melalui Program Toktok Kominfo di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Menurut Dirjen Ismail, ponsel atau gawai yang dimiliki masyarakat saat ini, tidak menjadi target untuk pemberlakuan regulasi tersebut. “Sehingga, bagi siapa pun masyarakat yang sudah membeli ponsel saat ini, tidak akan terkena dampak dari peraturan tersebut,” ia menegaskan.

Bukan Diputihkan

Penerapan aturan mengenai IMEI ini, lanjut Ismail, hanya berlaku pada gawai yang dibeli atau dimiliki masyarakat ketika regulasi itu diterbitkan.“Jadi, kalau ada pemberlakuan peraturan nanti, pemberlakuannya berlaku ke depan untuk ponsel yang akan dibeli. Kalau yang sekarang, yang sudah dibeli, sudah digunakan, dioperasikan, tidak terkena dampak dari peraturan ini,” ia menjelaskan.

Dirjen Ismail menegaskan gawai yang sudah dibeli, digunakandan dioperasikan oleh masyarakat tidak berarti diputihkan. “Kalau diputihkan itu kan sesuatunya yang bukan putih jadi putih. Peraturan ini masa berlakunya tidak surut, tapi berlaku ke depan,” ia mengingatkan.

Pengaturan mengenai IMEI di Indonesia ini akan diterbitkan dan mulai berlaku tepat pada peringatan HUT RI ke-74, yakni pada tanggal 17 Agustus 2019. Tiga kementerian melakukan pengaturan seusai dengan wewenang masing-masing dengan sinergis.

Tok Tok Kominfo bisa bisa diakses dari akun media sosial Kementerian Kominfo,Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo.

 


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Edu Fair
Back to Home