Komisi VII DPR Pantau Penanganan Blok Cepu

BOJONEGORO, SATUHARAPAN.COM – Komisi  VII DPR RI memantau perkembangan penanganan proyek minyak Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang terganggu kerusuhan tenaga kerja,

"Kedatangan kami ke sini ingin mengetahui sejauh mana penanganan proyek Blok Cepu, setelah terjadi kerusuhan di proyek Blok Cepu," kata Ketua Komisi VII DPR RI Wardaya Karnika, di Bojonegoro, hari Rabu (5/8).

Menurut dia, DPR RI tidak ingin proyek minyak Blok Cepu terganggu, karena merupakan proyek nasional, yang ditunggu produksinya. "Kami selalu mengikuti perkembangan proyek Blok Cepu, bahkan juga pernah ke lokasi proyek dua bulan lalu," dia menambahkan.

Ia mengharapkan penanganan proyek minyak Blok Cepu, harus mengedepankan kepentingan lokal. Ia memberikan gambaran kalau memang ada pengurangan tenaga kerja, harus ada sosialisasi yang jelas.

Begitu pula, lanjutnya, kalau ada penambahan tenaga kerja juga harus mengutamakan tenaga kerja lokal.

"Bukan tenaga kerja lokal di PHK, kemudian masuk tenaga kerja luar daerah," kata dia.

Akibat ribuan karyawan Blok Cepu yang mengamuk dan berbuntut pada aksi vandalisme pada hari Sabtu (1/8) Target puncak produksi pertambangan minyak tersebut diperkirakan gagal tercapai sesuai jadwal yang direncanakan.

Pengawas proyek Blok Cepu dari SKK Migas Yulius Wiratno menyatakan produksi puncak minyak Blok Cepu 165 ribu barel/hari di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang dijadwalkan berkisar Agustus-September 2015, bisa mundur.

“Jelas produksi puncak minyak Blok Cepu 165 ribu barel/hari, akan mundur, terkena dampak aksi massa tenaga kerja proyek Blok Cepu," kata Yulius, di Bojonegoro, Minggu (1/8). (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja