Korupsi dan Pengangguran Picu Protes Berdarah di Irak

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM – Protes pada pemerintah Irak yang berkembang menjadi kerusuhan mematikan terus berlangsung, meskipun ada seruan dari ulama Syiah agar kedua pihak mengakhiri kekerasan.

Pasukan keamanan telah menembaki ratusan demonstran anti-pemerintah pada hari Jumat (4/10) di Baghdad tengah, membuat korban tewas di seluruh Irak menjadi 53 orang dan ratusan lainnya terluka.

Protes ini merupakan tantangan bagi Perdana Menteri, Adel Abdul-Mahdi,  pada tahun pertama pemerintahannya.

Pasukan keamanan dilaporkan menembak langsung ke arah demonstran untuk mencegah mereka memasuki lapangan Tahrir di ibukota. Mereka banyak yang telah berkemah di jalan-jalan sebelum aksi hari Jumat dan menentang diberlakukannya jam malam. Pihak berwenang juga memutus akses internet di sebagian besar wilayah Irak sejak hari Rabu malam, dalam upaya yang putus asa untuk mengekang unjuk rasa.

Pemimpin spiritual paling senior Syiah di Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, menyerukan agar kedua belah pihak untuk mengakhiri kekerasan. Dia menyalahkan para politisi, terutama anggota parlemen, karena gagal memberlakukan reformasi ekonomi dan mengakhiri korupsi.

"Pemerintah dan pihak-pihak politik belum memenuhi tuntutan rakyat untuk memerangi korupsi," kata al-Sistani dalam khotbah Jumatnya, yang disampaikan oleh wakilnya Ahmed al-Safi di kota suci Syiah, Karbala.

Al-Sistani mendesak pemerintah untuk "melaksanakan tugasnya" meringankan penderitaan rakyat dan menegaskan kembali seruannya kepada komite teknokrat untuk memerangi korupsi sebagai jalan keluar dari krisis ini.

Pemerintahan Irak menghadapi dua blok yang berbeda antara kelompok PM dan blok Sairoon. Ulama dari blok Sairoon, Muqtada al-Sadr, meminta anggota koalisinya untuk memboikot sidang sampai pemerintah mengeluarkan program yang dapat diterima masyarakat. Sairoon memenangkan satu blok kursi terbesar tahun lalu, dengan 54 dari 329 kursi di parlemen.

Pil Pahit Irak

Dalam pidatonya, Perdana Menteri, Abdul-Mahdi mengatakan bahwa "tidak ada solusi ajaib" untuk masalah Irak, tetapi dia berjanji untuk bekerja dengan hukum yang akan membantu keluarga miskin memperoleh penghasilan dasar, menyediakan perumahan alternatif, dan memerangi korupsi.

"Kami tidak akan membuat janji kosong ... atau menjanjikan apa yang tidak dapat kami capai," kata Abdul-Mahdi, yang merupakan penduduk asli Nasiriyah.

"Langkah-langkah keamanan yang kami ambil, termasuk jam malam sementara, adalah pilihan yang sulit. Tapi seperti obat pahit, mereka tidak bisa dihindari," katanya. "Kita harus mengembalikan kehidupan normal di semua provinsi dan menghormati hukum."

Pemerintah Abdul-Mahdi juga telah terjebak di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di wilayah. Irak bersekutu dengan kedua negara dan menampung ribuan tentara AS, serta pasukan paramiliter yang kuat yang bersekutu dengan Iran.

Protes yang disebutkan spontan tanpa pemimpin itu terkonsentrasi di Baghdad dan wilayah selatan. Aksi dipicu oleh kelompok pemuda pengangguran dan lulusan universitas yang menderita di bawah ekonomi Irak yang morat-marit akibat korupsi dan salah urus.

Editor : Sabar Subekti