Liga Arab Tolak Proposal Perdamaian Trump

KAIRO, SATUHARAPAN.COM-Liga Arab menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang kontroversial yang diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan mengatakan itu tidak memenuhi "hak minimum" Palestina.

Blok pan-Arab bersidang di Kairo, Mesir, hari Sabtu (1/2) beberapa hari setelah AS meluncurkan rencananya yang dipandang menguntungkan Israel.

Pertemuan itu mempertemukan para pejabat senior negara-negara anggota Liga Arab termasuk pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, menteri luar negeri Arab Saudi dan menteri negara Uni Emirat Arab untuk urusan luar negeri,menurut laporan media Mesir, Al Ahram.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis dari pertemuan itu, Liga Arab mengatakan "menolak" kesepakatan AS-Israel abad ini "mengingat (hal itu) tidak memenuhi hak minimum dan aspirasi rakyat Palestina."

Negara-negara Arab juga bersumpah "tidak akan... bekerja sama dengan pemerintah AS untuk mengimplementasikan rencana tersebu."

Mereka mendesak solusi dua negara yang mencakup negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum Perang Enam Hari tahun 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Gaza, dan dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya.

Rencana AS menunjukkan bahwa Israel akan mempertahankan kendali atas kota Yerusalem yang diperebutkan sebagai "ibu kotanya yang tidak terbagi" dan mencaplok pemukiman di tanah Palestina.

Trump mengatakan Palestina akan diizinkan untuk mendeklarasikan ibukota di dalam Yerusalem timur yang dicaplok.

Satu-satunya duta besar Arab yang hadir pada pembukaan rencana itu berasal dari Bahrain, Oman dan Uni Emirat Arab, tiga sekutu terdekat Washington di mana wilayah  mereka  juga tempat menampung pasukan AS.

Sementara itu, dilaporkan bahwa negara-negara Arab lainnya memberikan tanggapan awal yang berhati-hati terhadap rencana itu, yang sangat ditolak oleh para pemimpin Palestina.

Abbas juga mengatakan pada hari Sabtu (1/2) bahwa "tidak akan ada hubungan" dengan Israel dan AS termasuk pada kerja sama keamanan menyusul "penolakan mereka atas perjanjian yang ditandatangani dan legitimasi internasional".

Editor : Sabar Subekti