Majelis Umum PBB Bahas Larangan Pendidikan pada Kebebasan Perempuan
KABUL, SATUHARAPAN.COM-Dua tahun setelah Taliban melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam, Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia yang membatasi pendidikan perempuan. Kini, hak-hak perempuan dan anak-anak Afghanistan menjadi agenda Majelis Umum PBB pada hari Senin (18/9) di New York.
Badan Anak-anak PBB mengatakan lebih dari satu juta anak perempuan terkena dampak larangan tersebut, meskipun diperkirakan lima juta anak perempuan tidak bersekolah sebelum pengambilalihan Taliban karena kurangnya fasilitas dan alasan lainnya.
Larangan tersebut memicu kecaman global dan tetap menjadi hambatan terbesar bagi Taliban untuk mendapatkan pengakuan sebagai penguasa sah Afghanistan. Namun Taliban menentang serangan balik tersebut dan melangkah lebih jauh dengan mengecualikan perempuan dan anak perempuan dari pendidikan tinggi, ruang publik, seperti taman, dan sebagian besar pekerjaan.
Berikut ini adalah larangan terhadap pendidikan anak perempuan:
Mengapa Taliban Larang Anak Perempuan Belajar di Sekolah Menengah?
Taliban menghentikan pendidikan anak perempuan setelah kelas enam karena mereka mengatakan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam, atau Syariah. Mereka tidak menghentikannya untuk anak laki-laki.
Dalam dua tahun terakhir, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam menciptakan kondisi yang menurut mereka diperlukan agar anak perempuan dapat kembali bersekolah.
Perspektif mereka mengenai pendidikan anak perempuan sebagian berasal dari aliran pemikiran Islam abad ke-19 dan sebagian lagi dari daerah pedesaan di mana sukuisme mengakar, menurut pakar regional, Hassan Abbas.
“Orang-orang yang kemudian mengembangkan gerakan (Taliban) memilih ide-ide yang bersifat restriktif, ortodoks hingga ekstrem, dan bersifat kesukuan,” kata Abbas, yang banyak menulis tentang Taliban. Kepemimpinan Taliban percaya bahwa perempuan tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau publik dan terutama harus dijauhkan dari pendidikan, kata Abbas.
Taliban juga menghentikan pendidikan anak perempuan ketika mereka memerintah Afghanistan pada akhir tahun 1990-an.
Apa Pendapat Negara Yang Mayoritas Penduduknya Muslim?
Ada konsensus di kalangan ulama di luar Afghanistan bahwa Islam memberikan penekanan yang sama terhadap pendidikan perempuan dan laki-laki. “Taliban tidak punya dasar atau bukti untuk menyatakan sebaliknya,” kata Abbas. Namun permohonan dari masing-masing negara dan kelompok, seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), gagal mempengaruhi Taliban.
Syed Akbar Agha, mantan komandan garis depan Taliban, mengatakan bahwa para pemberontak menganut sistem Islam pada hari mereka memasuki Kabul pada Agustus 2021.
“Mereka juga memberikan gagasan kepada masyarakat Afghanistan dan dunia luar bahwa akan ada sistem Islam di negara tersebut,” kata Agha.
“Saat ini tidak ada sistem Islam (lainnya) di dunia. Upaya komunitas internasional terus dilakukan untuk menerapkan demokrasi di negara-negara Islam dan menjauhkan mereka dari sistem Islam.”
Apa Dampak larangan Terhadap Perempuan Ini?
Roza Otunbayeva, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk Afghanistan dan kepala misi PBB di Afghanistan, mengatakan salah satu dampak nyata dari larangan pendidikan adalah kurangnya pelatihan bagi calon profesional kesehatan.
Mahasiswa kedokteran perempuan dihentikan studinya setelah dekrit Taliban bulan Desember lalu yang melarang pendidikan tinggi bagi perempuan. Perempuan Afghanistan bekerja di rumah sakit dan klinik – layanan kesehatan adalah salah satu dari sedikit sektor yang terbuka bagi mereka, namun jumlah orang yang memenuhi syarat akan semakin berkurang.
Perempuan Afghanistan tidak bisa menemui dokter laki-laki, sehingga anak-anak juga akan kehilangan perhatian medis jika perempuan adalah pengasuh utama mereka.
“Melihat ke masa depan dan skenario di mana tidak ada perubahan, dari mana dokter, bidan, ginekolog, atau perawat perempuan akan berasal?” kata Otunbayeva melalui email kepada The Associated Press. “Dalam masyarakat yang sangat dipisahkan berdasarkan jender, bagaimana perempuan Afghanistan bisa mendapatkan layanan kesehatan paling dasar jika tidak ada tenaga profesional perempuan yang bisa merawat mereka?”
Apa dampaknya pada Penduduk Afghanistan Yang Lebih Luas?
Larangan sekolah menengah bukan hanya tentang hak-hak anak perempuan. Ini adalah krisis yang semakin buruk bagi seluruh warga Afghanistan.
Puluhan ribu guru kehilangan pekerjaan. Staf pendukung juga menganggur. Institusi swasta dan dunia usaha yang memperoleh keuntungan finansial dari pendidikan anak perempuan terkena dampaknya.
Afghanistan mengalami perekonomian yang hancur dan pendapatan masyarakat anjlok. Mengecualikan perempuan dari pasar kerja akan merugikan PDB negara tersebut hingga menimbulkan kerugian miliaran dolar, kata UNICEF.
Taliban memprioritaskan pengetahuan Islam dibandingkan kemampuan membaca dan berhitung dasar dengan peralihan mereka ke madrasah, atau sekolah agama, yang membuka jalan bagi generasi anak-anak yang tidak memiliki pendidikan kontemporer atau sekuler untuk meningkatkan masa depan perekonomian mereka atau negaranya.
Ada konsekuensi lain bagi masyarakat umum, seperti kesehatan masyarakat dan perlindungan anak.
Data PBB menunjukkan angka kelahiran lebih tinggi terjadi pada anak perempuan Afghanistan berusia 15-19 tahun yang tidak mengenyam pendidikan menengah atau tinggi. Pendidikan seorang perempuan juga dapat menentukan apakah anak-anaknya mendapat imunisasi dasar dan apakah anak perempuannya sudah menikah pada usia 18 tahun. Kurangnya pendidikan perempuan merupakan salah satu penyebab utama kekurangan tersebut, kata UNICEF.
Kelompok-kelompok bantuan mengatakan anak perempuan mempunyai risiko lebih besar menjadi pekerja anak dan pernikahan anak karena mereka tidak bersekolah, di tengah meningkatnya kesulitan yang dihadapi keluarga.
Apakah Mungkin Taliban Berubah Pikiran?
Taliban melancarkan jihad selama puluhan tahun untuk menerapkan visi Syariah mereka. Mereka tidak mudah mundur. Sanksi, aset yang dibekukan, kurangnya pengakuan resmi, dan kecaman yang meluas tidak memberikan banyak perubahan.
Negara-negara yang memiliki hubungan dengan Taliban dapat memberikan dampak. Namun kedua hal tersebut memiliki prioritas yang berbeda, sehingga mengurangi prospek persatuan dalam pendidikan anak perempuan.
Pakistan mempunyai kekhawatiran akan bangkitnya kembali aktivitas militan. Iran dan negara-negara Asia Tengah mempunyai keluhan mengenai sumber daya air. China sedang mengincar peluang investasi dan ekstraksi mineral.
Ada kemungkinan lebih besar tekanan datang dari dalam Afghanistan.
Pemerintahan Taliban saat ini berbeda dengan pemerintahan beberapa dekade lalu. Para pemimpin senior, termasuk kepala juru bicara Zabihullah Mujahid, mengandalkan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada warga Afghanistan di dalam dan luar negeri.
Mereka menunjuk pada keberhasilan mereka dalam memberantas narkotika dan menindak kelompok bersenjata seperti ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah). Namun meningkatkan keamanan dan memusnahkan tanaman opium hanya akan memuaskan masyarakat sampai batas tertentu.
Meskipun warga Afghanistan khawatir akan hilangnya pendidikan bagi anak perempuan, mereka juga memiliki kekhawatiran yang lebih mendesak seperti mendapatkan uang, menyediakan makanan, menjaga rumah tetap terlindung, dan bertahan dari kekeringan dan musim dingin yang keras.
Ada keinginan di Afghanistan agar Taliban mendapat penerimaan internasional, meski bukan pengakuan, sehingga perekonomian bisa berkembang.
Opini publik jauh lebih relevan dan berpengaruh saat ini dibandingkan pada masa pemerintahan Taliban pada tahun 90-an, kata Abbas. “Tekanan internal dari warga biasa Afghanistan pada akhirnya akan membuat Kandahar terpojok dan membuat perbedaan.”
Namun perlu waktu bertahun-tahun agar dampak larangan tersebut dapat berdampak pada laki-laki Afghanistan dan memicu gelombang kerusuhan. Saat ini, pembatasan sosial hanya berdampak pada anak perempuan dan sebagian besar perempuanlah yang memprotes pembatasan tersebut.
Taliban mengatakan masyarakat Afghanistan akan mendukung larangan tersebut jika tujuan akhirnya adalah menegakkan jilbab, dan mengakhiri percampuran jender. Namun mereka tidak akan melakukan hal tersebut jika kebijakan tersebut bertujuan untuk mengakhiri pendidikan anak perempuan. (AP)
Editor : Sabar Subekti
KSAU Resmikan Skadron Pendidikan Siber di Bogor
BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono me...