Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Intervensi UU Pers

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air. Undang-undang tersebut lahir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pers yang independen dan berkualitas.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi sedikit pun terkait aturan-aturan dalam beleid tersebut, baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

“Saya selalu sampaikan, saya akan menjadi orang yang paling depan untuk memastikan, undang-undang (nomor) 40 (tahun 1999) itu tidak ada peraturan pemerintah dan tidak ada peraturan menterinya,” kata Rudiantara, saat menghadiri acara Pisah Sambut Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Rabu (12/6/2019), seperti dilansir kominfo.go.id.

Menurut Rudiantara, pemerintah berkomitmen mendukung terwujudnya insan pers yang berintegritas dan independen.

Dalam kesempatan itu, Menteri Rudiantara juga merasa beruntung. Karena selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, ia telah berinteraksi dengan tiga kepengurusan di Dewan Pers.

“Saya telaah kembali ke belakang, (saya) satu-satunya menteri yang berinteraksi selama kurun waktu 4,5 tahun ini dengan tiga kepengurusan Dewan Pers, yaitu Prof Bagir (Prof Dr Bagir Manan SH MCL, 2010 – 2016), Pak Stanley (Yosep Stanley Adi Prasetyo, 2016 – 2019), dan Pak Nuh (Mohammad Nuh, 2019 – 2022),” ia menambahkan.

Menteri Rudiantara berharap, pengurus Dewan Pers periode yang dipimpin mantan Mendikbud Mohammad Nuh kelak lebih banyak lagi berkontribusi untuk pers di Indonesia.