Loading...
SAINS
Penulis: Sabar Subekti 08:24 WIB | Rabu, 06 Januari 2021

Negara Bagian Assam, India, Akan Tutup 700 Madrasah

Siswa dan guru mengenakan masker pelindung wajah di dalam ruang kelas di tengah wabah COVID-19 di Guwahati pada 21 September 2020. (Foto: dok. Reuters)

GUWAHATI, SATUHARAPAN.COM-Sebuah negara bagian di India yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri, Narendra Modi, mengesahkan undang-undang yang menghapus semua sekolah Islam, dan disebutkan bahwa sekolah-sekolah itu menyediakan pendidikan di bawah standar, menurut laporan Reuters.

Politisi oposisi mengkritik langkah tersebut pengesahan itu pada Rabu (30/12) dan mengatakan itu mencerminkan sikap anti Muslim pemerintah di negara yang mayoritas penduduknya Hindu itu.

Lebih dari 700 sekolah, yang dikenal sebagai madrasah, di wilayah timur laut, di negara bagian Assam, akan ditutup pada bulan April, kata menteri pendidikan negara bagian, Himanta Biswa Sarma, mengatakan kepada majelis lokal.

“Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam untuk masjid,” kata Sarma, seorang bintang yang sedang naik daun di Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi.

Pemerintah akan mengubah mereka menjadi sekolah biasa, karena pendidikan yang disediakan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk “dunia dan kepedulian duniawi”, katanya.

Politisi oposisi mengatakan langkah itu merupakan serangan terhadap Muslim. "Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim," kata Wajed Ali Choudhury, seorang anggota parlemen dari partai oposisi, Partai Kongres.

"Pemerintah secara bertahap membuat Muslim di negara bagian tidak berdaya dengan mengganggu cara hidup kami," Isfaqul Hussain, seorang aktivis yang berbasis di Tezpur, Assam, mengatakan kepada Arab News, hari Kamis (31/12).

“Pemerintah BJP mencoba untuk mendorong komunitas Muslim ke pojok hanya untuk mempolarisasi masyarakat dan memenangkan kepercayaan dari komunitas non-Muslim sebelum pemilu.”

Di Assam, 30 persen dari 30 juta penduduk adalah Muslim. Dan Menteri Pendidikan Assam, Himanta Biswa Sarma, mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk membawa komunitas Muslim "maju" dan membela undang-undang baru tersebut.

“Setelah 10 tahun, anak-anak Muslim yang menjadi dokter dan insinyur dari sekolah-sekolah ini, akan berhutang budi kepada pemerintah kita,” katanya.

Editor : Sabar Subekti

Kampus Maranatha
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home