Negosiator Sepakati Draft Perjanjian Akhiri Polusi Plastik
Secara global setiap tahun diproduksi 430 juta ton sampah plastik.
PBB, SATUHARAPAN.COM-Negosiator global telah sepakat untuk membuat draf perjanjian awal untuk mengakhiri polusi plastik, langkah awal namun penting untuk mengatasi salah satu sumber limbah manusia yang paling bertahan lama.
Pendukung lingkungan dengan hati-hati menyambut hasil pembicaraan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) selama lima hari di Paris tentang polusi plastik, tetapi menyatakan keprihatinan bahwa industri perminyakan dan beberapa pemerintah akan memperlunak perjanjian akhirnya. Sebagian besar plastik terbuat dari bahan bakar fosil.
Delegasi di Komite Perundingan Antarpemerintah untuk Plastik sepakat pada hari Jumat (2/6) malam untuk menghasilkan draf awal sebelum pertemuan mereka berikutnya di Kenya pada November, kata para peserta. Komite tersebut bertugas mengembangkan perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum tentang polusi plastik, di darat dan di laut.
Koalisi pemerintah “berambisi tinggi” yang dipimpin oleh Norwegia dan Rwanda, bersama dengan kelompok lingkungan, ingin mengakhiri polusi plastik sama sekali pada tahun 2040 dengan memangkas produksi dan membatasi beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik.
“Proyeksi menunjukkan bahwa seorang anak yang lahir hari ini akan melihat produksi plastik dua kali lipat pada saat mereka berusia 18 tahun, tetapi kita tahu bahwa konsekuensi dari peningkatan produksi plastik akan menjadi bencana bagi kesehatan kita, planet ini, dan iklim,” kata Dr. Tadesse Amera , yang memimpin delegasi Jaringan Penghapusan Polutan Internasional pada pembicaraan tersebut.
“Taruhannya tinggi, tetapi kami optimis dengan tumbuhnya kesadaran di antara para delegasi akan perlunya kontrol global.”
Negara-negara dengan industri perminyakan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi malah berfokus pada daur ulang plastik dan menginginkan aturan negara per negara alih-alih batasan menyeluruh.
Stew Harris, direktur senior untuk kebijakan plastik global di American Chemistry Council, berpendapat untuk mengizinkan setiap pemerintah untuk "menggunakan alat yang tepat berdasarkan keadaan unik mereka".
Dalam sebuah pernyataan kepada The Associated Press saat pembicaraan selesai, dia mengatakan bahwa sirkularitas atau penggunaan kembali plastik berada “di garis depan negosiasi sebagai cara untuk mengatasi polusi dan lebih berkelanjutan dalam memproduksi dan mengonsumsi plastik. Kami setuju itu jalan terbaik.”
Umat manusia memproduksi lebih dari 430 juta ton plastik setiap tahun, dua pertiga di antaranya adalah produk berumur pendek yang segera menjadi limbah, memenuhi lautan dan, seringkali, masuk ke dalam rantai makanan manusia, kata laporan Program Lingkungan PBB pada bulan April.
Limbah plastik yang diproduksi secara global diperkirakan hampir tiga kali lipat pada tahun 2060, dengan sekitar setengahnya berakhir di TPA dan di bawah seperlima didaur ulang, menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.
Lebih dari 2.000 peserta dari hampir 200 negara, termasuk pemerintah dan pengamat, ikut serta dalam pembicaraan pekan ini. Pemulung dan beberapa kelompok advokasi mengatakan mereka awalnya tidak diberi akses ke pembicaraan tersebut. Kemudian perdebatan tentang aturan prosedur, termasuk apakah keputusan akan memerlukan konsensus atau hanya persetujuan dua pertiga, menyeret proses, kata peserta.
Tetapi mereka akhirnya setuju untuk menghasilkan draf perjanjian pada bulan November, yang menjaga hal-hal di jalur untuk menghasilkan versi final dengan batas waktu target akhir 2024. Pembicaraan pekan ini adalah yang kedua dari lima putaran pertemuan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan negosiasi.
“Waktu hampir habis dan jelas dari negosiasi pekan ini bahwa negara penghasil minyak dan industri bahan bakar fosil akan melakukan segala daya mereka untuk melemahkan perjanjian dan menunda prosesnya,” kata Graham Forbes dari kampanye plastik global Greenpeace USA. “Sementara beberapa diskusi substantif telah dilakukan, masih ada banyak pekerjaan di depan kami.” (AP)
Editor : Sabar Subekti
KPK OTT Penyelenggara Negara di Kalsel
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/10) malam ...