Oposisi: Rakyat Turki akan Tolak Perbesar Kekuasaan Erdogan

ANKARA, SATUHARAPAN.COM - Rakyat turki akan menolak wacana untuk memperbesar kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam referendum pada April mendatang, menurut pernyataan ketua partai oposisi terbesar di negara tersebut, seraya menambahkan bahwa jika hasil pemungutan suara malah mendukung wacana tersebut, hal itu akan melumpuhkan demokrasi karena kekuasaan terpusat di tangan seorang pemimpin.

Ketua Partai Rakyat Republik (CHP) Kemal Kilicdaroglu mengatakan bahwa bahkan sebagian pendukung partai pemerintah menolak wacana yang akan membahayakan masa depan Turki tersebut.

“Hasilnya adalah menolak wacana karena ada sejumlah pertanyaan yang diajukan termasuk oleh para pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mengenai sistem yang diwacanakan tersebut,” ujar kilicdaroglu kepada AFP.

“Seseorang dengan kekuasaan dan pengaruh yang begitu besar akan membahayakan masa depan Turki,” ujarnya.

Pada 16 April, rakyat Turki akan memberikan suara mereka untuk menentukan apakah akan mendukung amendemen konstitusi yang akan menghilangkan jabatan perdana menteri dan memungkinkan presiden untuk secara langsung memilih para pejabat senior termasuk menteri.

Pemerintah Turki menyebut amendemen diperlukan bagi stabilitas di negara itu sementara sejumlah kritikus termasuk Kilicdaroglu berpendapatan hal itu akan melahirkan pemerintahan di tangan satu orang.

Hasil survei menunjukkan persaingan ketat antara kedua belah pihak. Berbagai surat kabar propemerintah merilis hasil survei yang menunjukkan dukungan bagi amendemen unggul sementara media oposisi merilis hasil yang menegaskan penolakan terhadap wacana tersebut lebih besar. (AFP)