Palestina Berharap Perubahan Kebijakan AS di Bawah Biden

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Palestina telah menahan diri hingga pergantian presiden Amerika Serikat selama tiga tahun, dan berharap mendapat kesempatan untuk menekan tombol reset pada hubungan dengan Washington.

Belum ada tanggapan segera dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, setelah Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS oleh jaringan televisi besar pada hari Sabtu (7/11), tetapi keputusan kunci pertama yang dihadapi Abbas adalah apakah dia akan melanjutkan kontak politik dengan Amerika Serikat.

Tiga tahun lalu Abbas memutuskan kontak dengan Gedung Putih, dengan Presiden Donald Trump, menuduhnya bias pro Israel atas keputusan Trump untuk memutuskan kebijakan AS selama puluhan tahun dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota itu.

"Kami tidak mengharapkan transformasi ajaib, tetapi setidaknya kami mengharapkan kebijakan merusak yang berbahaya dari Trump akan berhenti total," kata Hanan Ashrawi, seorang negosiator veteran dan anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

"Sudah waktunya untuk mengubah arah," tambahnya. "Mereka harus mengubah arah dan menangani pertanyaan Palestina atas dasar legalitas, kesetaraan dan keadilan dan bukan atas dasar menanggapi kepentingan khusus dari lobi pro Israel atau apa pun."

Kantor PLO di Washington CD

Keputusan Trump lainnya yang membuat marah Palestina adalah untuk mencairkan dana badan PBB yang menangani pengungsi Palestina dan menutup misi diplomatik Palestina di Washington DC.

Trump juga menerbitkan cetak biru Timur Tengah pada bulan Januari yang membayangkan kedaulatan Israel atas sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel, wilayah yang dicari Palestina untuk sebuah negara.

"Ini hari yang membahagiakan. Trump telah pergi," kata Um Mohammad, ibu empat anak di Gaza. "Saya berharap Biden tidak membuat kesalahan yang sama dan dia tidak mengikuti Israel secara membabi buta."

Mohammad Dahlan, mantan kepala keamanan Palestina dan menteri pemerintah yang berbasis di Abu Dhabi, mengatakan kemenangan Biden akan "membuka cakrawala baru untuk perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara seperti yang dijanjikan Biden selama kampanye pemilihannya."

Namun Dahlan, yang hidup di pengasingan dan tidak disukai Abbas, pemimpin partainya, menyerukan reformasi internal.

Masalah Internal

"Penghapusan bahaya Trump tidak cukup, kami harus menyelesaikan ketidakseimbangan internal kami dengan mengakhiri perpecahan dan memilih lembaga baru dan pemimpin yang sah," katanya dalam sebuah posting di halaman Facebook-nya.

Hal ini digaungkan oleh Salem Barahmeh, direktur eksekutif Institut Palestina untuk Diplomasi Publik, yang memperingatkan bahwa Biden tidak akan memberikan pembebasan bagi Palestina atau negara merdeka yang mereka cari.

"Luangkan waktu ini untuk melihat secara internal orang-orang kita sendiri dan membangun persatuan," tulisnya di Twitter dalam sebuah posting yang menyerukan "sistem politik yang representatif / inklusif / demokratis dan strategi yang layak untuk pembebasan yang menginspirasi / memobilisasi." (Reuters)

Editor : Sabar Subekti